FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Imbas surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/185/M.SM.02.03/2022, berisi tentang penghapus tenaga honorer di Tahun 2023, membuat ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan non Nakes honorer di Kabupaten Sumedang menggelar demo di depan Gedung DPRD Sumedang, Selasa (19/7).
Menanggapi aksi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ridwan Solichin mengatakan, ada beberapa poin yang menyebabkan reaksi dari ratusan Nakes di Sumedang.
Menurutnya, dalam seleksi PPPK pemerintah harus mempertimbangkan masa kerja, usia, dan sertifikat keahlian. Kasian para nakes yang kemarin hampir 3 tahun berjibaku menghadapi covid 19, mereka jadi barisan terdepan namun tiba-tiba pengorbanan mereka tidak dihargai dengan dihapusnya status tenaga honorer.
Sekretaris DPW PKS itu menyebutkan, untuk membereskan masalah nakes, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun kedepan, Pemerintah jangan terlalu cepat mencoret para pegawai tenaga honorer.
“Bukalah kuota yang besar, namun untuk rekrutmen PPPK nakes harus dilakukan secara bertahap, bisa sampai beberapa tahun kedepan,” ucap RinSo melalui pesan singkat. Selasa (19/07/2022).
RinSo meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran khusus lewat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk rekrutmen PPPK nakes pemprov dan pemda.
“Perlu komitmen bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer nakes ini,” tambahnya.
Kordinator aksi, Mizan Nur Ikhsan, menyebutkan, demo atau unjuk rasa digelar menanggapi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“2023 honorer mau di hapuskan, bagaimana nasib Nakes dan non Nakes di Lingkungan Puskesmas dan RSUD Sumedang yang jumlahnya mencapai 1.556 orang?” sebut Mizan kepada wartawan.
Total Tenaga Honorer di Puskesmas, RSUD Sumedang dan di Lingkungan Dinkes Sumedang ada 1.556 orang. Sedangkan yang masuk SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) ada 957 orang (non Nakes 545 dan Nakes 412).
“Tahun ini Pemerintah hanya membuka lowongan 144 (Dinkes) dan 25 (RSUD) orang untuk formasi PPPK tenaga kesehatan di Sumedang. Sedangkan amanat Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 Pasal 99 Ayat 1 dan 2 jelas honorer atau pegawai non-PNS dapat diangkat PPPK,” tandasnya. (ESH).
