FAJARNUSANTARA.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Herman dalam acara Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (25/11/2024).
Dalam paparannya, Herman menyebutkan bahwa meskipun reformasi birokrasi sudah berlangsung lama, hasil yang dicapai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, seperti pengurangan pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup.
“Hari ini, birokrasi kita masih menjadi solusi biasa-biasa saja. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah lompatan besar untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita,” tegasnya.
Menurut Herman, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh eksekusi di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya kehadiran hati dan kecerdasan emosional dalam pelaksanaan kebijakan.
“Jika hati kita tidak hadir, maka birokrasi hanya akan berjalan seperti biasa tanpa memberikan dampak signifikan. Kita harus hadir dengan rasa peduli yang mendalam bahkan rasa sakit terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.
Herman juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari negara-negara maju. Ia mengapresiasi pencapaian Singapura yang mampu berkembang pesat dalam waktu singkat melalui penerapan sistem merit yang konsisten.
“Lee Kuan Yew tidak hanya memimpin dengan logika, tetapi juga dengan hati. Beliau menitikan air mata melihat kondisi negaranya, dan itu menjadi dorongan untuk bekerja di atas rata-rata. Kita perlu belajar dari itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Herman juga berbicara mengenai dinamika politik lima tahunan di Indonesia yang sering kali mengguncang stabilitas birokrasi. Ia mengingatkan bahwa birokrasi seharusnya tetap berjalan stabil dan konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“The show must go on, kita harus mampu memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah perubahan politik,” katanya.
Herman mengajak para pejabat daerah untuk mengevaluasi kinerja mereka dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bapak Ibu yang paling tahu kondisi di daerah masing-masing. Jika belum ada lompatan besar, pertanyaannya, dimana birokrasi kita,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut Herman, sedang melakukan reorientasi reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan eksekusi kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
“Langkah luar biasa hanya bisa dilakukan jika hati kita hadir. Jangan hanya bekerja dengan logika semata, tetapi juga dengan rasa peduli yang mendalam. Inilah saatnya kita melakukan lompatan besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Herman.(smbs)*
