DaerahPemerintahan

Pro-Kontra Geothermal Tampomas, Rahmat: Tugas Berat Pemerintah dalam Meyakinkan Masyarakat

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Anggota DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi ikut menyikapi pro-kontra rencana eksplorasi panas bumi atau geothermal Gunung Tampomas.

Menurut anggota Fraksi PKS Sumedang itu, perlu adanya sosialisasi yang massive kepada masyarakat dan semua stakeholder. Utamanya, tentang manfaat yang didapat untuk Sumedang dan masyarakatnya, dengan adanya geothermal.

“Tinggal sosialisasi dan pendekatan dari pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah Tampomas,” katanya kepada Fajarnusantara.com, Minggu (21/3/2021).

Disebutkan Rahmat, hal ini sudah lama menjadi polemik di Sumedang. Bahkan secara kajian, sudah 10 tahun geothermal ini direncanakan.

“Saat masih bupati (Sumedang) Don Murdono,” sebutnya.

Dari hasil kajian waktu itu, lanjut Rahmat, potensi dan manfaat geothermal sangat besar untuk Kabupaten Sumedang. Bahkan dirinya juga sempat menghadiri ekspose goethermal pada tahun 2009 lalu.

“Hanya saja sebagian masyarakat di wilayah sekitar (gunung) Tampomas masih tidak menerima karena kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan,” kata Rahmat.

Padahal, lanjut Rahmat, hal tersebut sudah disampaikan dalam kajian. Hanya saja sampai saat ini, sosialisasi dan pendekatan pemda masih belum optimal mengenai rencana geothermal.

“Bahkan sekarang cenderung ada kelompok-kelompok yang pro aktif secara tegas menolak ekplorasi panas bumi tampomas tersebut,” tukasnya.

Maka dari itu, tambah Rahmat, agar rencana geothermal dapat berjalan dengan baik, tergantung dari pemerintah. Sebab, hal ini menjadi tugas berat pemerintah daerah untuk membuat masyarakat menerima rencana ekplorasi Gunung Tampomas.

“Soalnya di bawah mah sangat panas nyangkut paut ekplorasi (Geothermal Tampomas),” tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sudah menggelar sosialisasi mengenai rencana geothermal di Gunung Tampomas. Bidikannya, Kecamatan Cimalaka, Paseh, Conggeang, Buahdua dan Tanjungkerta.

Rencananya, tahapan program nasional untuk pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) ini akan digelar di tahun 2021-2022. Hanya saja baru pertama kali lagi digelar sosialisasi, rencana ini kembali ditolak sejumlah masyarakat. (**)

Selengkapnya
Back to top button