Pertemuan Tokoh dan Warga, Langkah Awal Bangun Jatinangor
FAJARNUSANTARA.COM- Puluhan warga Jatinangor menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk membahas upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan wilayah mereka.
Kegiatan ini berlangsung di Saung Budaya Jatinangor yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi Partai Golkar Asep Kurnia, pada Jumat 20 Desember 2024, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk akademisi dan perwakilan komunitas lokal.
Dr. Dudi Supardi, salah satu tokoh masyarakat Jatinangor, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menggagas perubahan di Jatinangor.
“Alhamdulillah, pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat Jatinangor berkumpul di Saung Budaya. Kami membahas tentang kondisi Jatinangor saat ini,” ujar Dr. Dudi.
Menurutnya, inisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang melibatkan aspirasi masyarakat adalah momen penting.
“Alhamdulillah, kami merasa berbahagia karena Pembras Mudang telah menginisiasi lahirnya dan terbitnya Perda, yang harus diisi oleh pemikiran dan keinginan dari masyarakat Jatinangor tentang seperti apa arah kebijakan yang diharapkan,” tambahnya.
Dr. Dudi menjelaskan bahwa pertemuan ini akan berlanjut secara rutin untuk membahas berbagai permasalahan di Jatinangor, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi.
Model ABCGM (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Government, Media) juga menjadi pendekatan yang direncanakan.
“Jika saat ini baru masyarakat yang terlibat, nantinya kami juga akan melibatkan perguruan tinggi sebagai akademisi,” tandasnya.
Lebih lanjut Kang Dudi menyampaikan Kemudian, kami akan memanfaatkan model ABCGM. Akademisi akan memberikan pandangan ilmiah, pihak bisnis dilibatkan dalam pengembangan ekonomi,
“Komunitas masyarakat untuk penggerakan sosial, pemerintah dalam kebijakan dan regulasi, serta media untuk menyebarkan informasi,” jelasnya.
Dr. Dudi juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam forum ini.
“Di sini, tidak ada anggota dewan yang lebih tinggi kedudukannya dari anggota biasa. Tidak ada perguruan tinggi atau pengusaha yang lebih berkuasa. Semuanya setara dan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, pemikiran, dan saran-saran,” tuturnya.
Selain itu, forum ini tidak bertujuan membentuk lembaga formal, melainkan untuk menciptakan aksi nyata demi kemajuan Jatinangor.
“Tujuan kami adalah menciptakan aktivitas nyata. Ini bukan LSM, tetapi kelompok warga informal yang bertujuan membahas kepentingan-kepentingan masyarakat Jatinangor,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen di Jatinangor untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.**
