Pemerintah Sepakat Utamakan Keselamatan Warga dalam Penanganan Bendungan Cihamerang
FAJARNUSANTARA.COM- Penanganan persoalan Bendungan Cihamerang di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, yang berlangsung bertahun-tahun kini menunjukkan titik terang. Pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah sepakat bergerak satu barisan dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Kesepakatan tersebut mengemuka saat Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama jajaran pemangku kepentingan melakukan monitoring langsung ke lokasi Bendungan Cihamerang. Monitoring ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, TNI-Polri, hingga aparat desa.
Bupati Dony menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan bendungan berlandaskan pada prinsip perlindungan jiwa warga, baik yang bermukim di sekitar bendungan maupun masyarakat di wilayah hilir.
“Hari ini saya bersama seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa, termasuk Kepala BBWS Citarum, TNI-Polri, dan PU Sumedang, sepakat hadir menjadi bagian solusi. Panduan utama kita dalam melaksanakan penanganan Bendungan Cihamerang ini adalah keselamatan jiwa,” ujar Dony di lokasi, Sabtu.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada aspek teknis bendungan, tetapi juga pada dampak sosial yang dirasakan warga selama ini. Sekitar delapan hektare sawah dilaporkan tidak lagi dapat digarap akibat genangan air yang tertutup disposal.
“Warga yang terdampak tetap menjadi perhatian kami. Selama ini kami memberikan bantuan, baik dari Pemda Sumedang maupun pihak terkait, kepada masyarakat yang sawahnya tidak bisa lagi bercocok tanam karena tergenang air,” kata Dony.
Dalam proses penataan bendungan, pemerintah menerapkan strategi pengurangan risiko dengan menurunkan tekanan air secara bertahap berdasarkan kajian teknis. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi longsor akibat perubahan beban air yang terlalu cepat.
“Penataan ini dilakukan untuk menurunkan risiko. Airnya disorotkan agar bebannya tidak terlalu berat. Ini hasil kajian, dan setiap prosesnya terus dimonitor tim teknis agar tetap aman, karena kita khawatir jika dilakukan terlalu cepat justru memicu longsor,” ujarnya.
Sebagai langkah pengamanan tambahan, pemerintah juga menyepakati relokasi sementara terhadap delapan rumah warga yang berada di zona rawan. Warga yang direlokasi menerima bantuan uang sewa selama masa penanganan berlangsung.
“Sekali lagi, keselamatan menjadi yang utama. Kita tidak ingin ada korban jiwa,” tegas Dony.
Selain itu, Pemkab Sumedang bersama pihak terkait tengah menyiapkan penelitian menyeluruh terhadap kondisi tanah dan konstruksi bendungan, termasuk gorong-gorong yang berada di bawahnya. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penataan kawasan secara komprehensif.
“Kami akan meneliti kekuatan tanah dalam menahan air dan kondisi gorong-gorong yang ada. Hari Senin ini tim akan kembali berkumpul untuk mengkaji kondisi tanah antara bendungan, jalan tol, hingga wilayah di atas bendungan,” kata dia.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi warga terdampak, Pemkab Sumedang memastikan penyaluran bantuan pangan berkelanjutan melalui cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 10 kilogram per bulan.
“Ini bagian dari ikhtiar kami agar warga tidak terus menunggu dalam ketidakpastian. Selama ini juga pernah kami berikan bantuan tunai, dan sekarang bantuan beras akan kami salurkan secara rutin,” ujar Dony.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Bendungan Cihamerang tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan kajian lintas sektor serta kebersamaan seluruh pihak.
“Ini bukan pekerjaan satu instansi. Kita butuh kebersamaan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Insya Allah, dengan ikhtiar bersama, solusi terbaik bisa kita wujudkan,” ucapnya.
Kegiatan monitoring tersebut ditutup dengan doa bersama lintas agama untuk memohon keselamatan warga sekitar bendungan serta kelancaran seluruh proses penanganan.**
