FAJARNUSANTARA.COM,- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dr.Dudi Supardi, ST.MM, menyoroti berita yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP.
Kang Dudi sapaan akrab sehari-hari Dr.Dudi Supardi yang juga merupakan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap jumlah pemilih yang belum memiliki e-KTP ini.
Menurutnya, pemilih sebanyak ini harus turut serta memberikan suara mereka dalam pemilu, karena suara mereka dapat menentukan siapa yang terpilih untuk mewakili masyarakat Sumedang pada pemilu 2024 mendatang.
Sebagai tindak lanjut dari informasi ini, Kang Dudi mengungkapkan bahwa Komisi 1 akan segera mengadakan rapat kerja dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu.
Tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna mengatasi permasalahan ini.
Meskipun sebagian dari jumlah pemilih potensial tersebut baru berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari mendatang, namun menurut peraturan, mereka tetap harus menyampaikan hak suara mereka dalam pemilu.
Kang Dudi berharap Disdukcapil dapat memprioritaskan penerbitan e-KTP bagi sejumlah orang ini dengan cara mengetahui data mereka berdasarkan nama dan alamat, atau jika mereka siswa SMA, mengetahui di sekolah mana mereka bersekolah, sehingga Disdukcapil dapat melakukan perekaman secara serentak.
Kang Dudi juga menyoroti bahwa alasan kekurangan blanko e-KTP tidak menjadi masalah lagi, karena e-KTP dapat dibuat secara elektronik melalui ponsel masing-masing individu.
Yang terpenting adalah adanya kemauan dan upaya dari semua pihak dalam rangka mensukseskan pemilu.
“Dalam hal ini, kami sebagai Komisi 1 akan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk segera mengundang Disdukcapil, KPU, dan Bawaslu guna menjalankan langkah-langkah yang perlu segera diambil,” ungkap Kang Dudi Supardi Dewan Politisi PAN.
Dengan adanya perhatian dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait, diharapkan pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP dapat mendapatkan akses untuk memberikan suaranya dalam pemilu, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik.(SH)***
