FAJARNUSANTARA.COM- Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Riki Kadarsyah, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan II yang digelar di Madrasah Alwustho, Citanggulun, Jatimukti, Sabtu, 19 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah Jatinangor serta Cimanggung.
Dalam pertemuan itu, Riki mencatat berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan di wilayah Cimanggung dan Jatinangor.
Salah satu isu utama yang disampaikan warga Cimanggung adalah soal banjir dan kondisi Pasar Parakan Muncang yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Warga menyampaikan keinginan agar penanganan banjir di Cimanggung segera direalisasikan. Selain itu, kondisi Pasar Parakan Muncang juga banyak dikeluhkan karena kurang tertata dan perlu pembenahan,” kata Riki saat ditemui usai kegiatan.
Sementara itu, warga Jatinangor menyoroti kerusakan jalan penghubung Bandung–Sumedang, terutama di sekitar kawasan Kahatex. Mereka juga mengeluhkan saluran air yang tersumbat, penumpukan sampah, serta persoalan sungai Cikeruh yang tak kunjung ditangani secara maksimal.
“Jalan rusak di Jatinangor ini sudah lama dikeluhkan. Ditambah lagi, saluran air yang tersumbat menyebabkan genangan, terutama saat hujan. Sungai Cikeruh juga butuh penanganan, karena sedimentasi dan sedimen trap-nya tidak berjalan efektif,” ujar Riki.
Dalam kegiatan tersebut, Riki melakukan dialog terbuka dan wawancara langsung dengan warga dan tokoh masyarakat yang hadir. Ia berjanji akan membawa seluruh aspirasi yang dihimpun ke forum DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Reses ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin apa yang disampaikan masyarakat bisa benar-benar menjadi bahan kerja legislatif. Harapan kami, ada tindak lanjut konkret dari pemerintah,” katanya.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kabupaten Sumedang dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, sekaligus menjadi sarana monitoring langsung terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.**
