DaerahPemerintahan

Jajang Dorong Pemkab Sumedang Tindaklanjuti Rekomendasi LHP SPBE BPK Jabar

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana, S.E, Kabupaten Sumedang, mengapresiasi capaian positif yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal itu, disampaikannya disela mengikuti acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemkab Sumedang Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2020, dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara virtual atau online di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

“Ada beberapa catatan positif dari BPK untuk Sumedang. Kita ucapkan terima kasih juga kepada BPK Jabar yang telah melakukan pemeriksaan. Begitu juga kepada pak bupati beserta jajarannya, telah melakukan inovasi di Sumedang. Bahkan ada SAKIP desa yang menjadi ikon Sumedang, mudah-mudahan ini bisa mendorong pelaksanaan SPBE,” ujarnya.

Baca Juga :  Berikut Strategi Kang RinSo Membina dan Memelihara Kader Agar Tetap Solid

Kendati demikian, masih ada hal-hal yang perlu didorong terkait dengan tindak lanjut pemeriksanaan itu. Apabila anggaran 2021 belum teranggarkan secara khsusu di SKPD-SKPD terkaIt yang akan mendorong efektivitas SPBE, pihaknya akan mendorong pergeseran angaran.

“Pemkab bersama jajaran eksekutif, kita harap dapat terus melakukan inovasi, kemudian melakukan rencana aksi tindak lanjut dari rekomendasi BPK yang tadi disampaikan, ada beberapa catatan yang harus didorong agar segera dilakukan akselerasi pada tahun depan. Kami juga menerima catatan tindak lanjut dari pemkab, bahwa target dari Januari-Febuari 2021 rekomendasi tersebut telah dilaksanakan,” tuturnya.

Tak hanya itu, Jajang juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumedang yang telah ikut membantu hingga SPBE di Sumedang dapat terlaksana.

Baca Juga :  Setujui Raperda Dana Cadangan Pilkada, DPRD Sumedang Bentuk Panitia Khusus

“Harapan kami, BPK dapat terus mengawal konsistensi pemkab, terus ingatkan kami,” ungkapnya.

Dalam acara secara virtual itu, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir mengaku akan secepatnya menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Mulai dari rencana aksi hingga time line yang ditargetkan pada Januari-Febuari 2021.

“Tentunya rekomendasi ini secepatnya kami tindaklanjuti, telah kami siapkan rencana aksinya, Insya Allah beserta timeline-nya Januari kami langsung tindaklanjuti,” ujarnya.

Berikut ini merupakan catatan dari capaian Pemkab Sumedang dalam LHP:

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menetapkan arsitektur SPBE pemerintah daerah. Arsitektur tersebut belum berpedoman pada arsitektur SPBE nasional karena Arsitektur SPBE Nasional sampai dengan saat ini belum ditetapkan;

Baca Juga :  Ternyata Ini Yang Membuat Yuli Pingsan, Saat Mengantri BLT

2. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sumedang;

3. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan dan mereviu kebijakan daerah berupa peraturan kepala daerah hingga keputusan kepala SKPD tentang Prosedur Operasi Standar (POS) SPBE;

4. Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami transformasi positif pada periode Tahun 2019-2020, dari semula berupa jaringan independen di masing-masing SKPD di Tahun 2019, beralih ke jaringan terhubung di Tahun 2020, hingga penambahan firewall di pertengahan tahun 2020;

5. Portal layanan telah dibangun pada bidang kepegawaian, kearsipan, dan akuntabilitas kinerja melalui aplikasi e-Office yang dikembangkan secara mandiri oleh Diskominfosanditik. (**)

Selengkapnya
Back to top button