FAJARNUSANTAR.COM, – (PC-IMM) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sumedang menggelar diskusi publik yang bertajuk “TPS Khusus, Urgensi dan Upaya Mewujudkan Electoral Integrity”.
Kegiatan ini berlangsung di Graha KH Ahmad Dahlan Aula SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Minggu (18/06/2023).
Dengan narasumber Komisioner KPU Sumedang Rahmat Suanda Pradja, ST, H Dudi Supardi, ST, M.M anggota DPRD Sumedang, Ermi Triadji, M.M akademisi dan Dosen, Rafly M Pasha, NGO LS Vinus Kabupaten Sumedang, Ridwan Marwansyah, Ketua PC IMM Sumedang, Didit Aditya Firdaus, Kabid HPKP PC IMM Sumedang,
Kegiatan di ikuti sejumlah perwakilan Ormas dan OKP se- Kabupaten Sumedang diantaranya HMI, PMII, GMNI, IPM, GMKI, BEM UNPAD, BEM UPI, BEM Unsap, BEM IKOPIN, BEM Unwim dan Ormas OKP yamg ada di lingkungan Kabupaten Sumedang
Menurut Ridwan Marwansyah Ketua PC IMM Sumedang yang juga panitia penyelenggara kegiatan mengatakan,
Dikatakannya, pihaknya memfasilitasi Diskusi publik Dan mengambil Tema TPS Khusus “Urgensi Dan Upaya Mewujudkan Electoral Integrity”, timbul polemik Dan kekhawatiran dari publik Mahasiswa dalam hal untuk mewujudkan electoral integrity di Negara Demokrasi ini,
“Jika kita lihat TPS Khusus ini setiap pemilu memang ada TPS khusus namun kurang lebih bentuknya hanya TPS tambahan bagi TPS yang pemilihnya diatas quota, tapi jika kita lihat sekarang berbeda, TPS lokasi khusus ini di adakan di tempat-tempat homogen seperti tempat pendidikan yang rawan adanya hegemomi partai politik tertentu,” paparnya.
Selanjutnya ia menyampaikan, sebagai contoh di pesantren yang seperti kita ketahui dalam sudut pandang kultural Feodalisme di beberapa pesantren, yang memanifestasikan diri ke dalam patronase antara kyai dan santri sehingga,
Segala perintah dan larangan kyai wajib dilaksanakan tanpa membuat penilaian moral, maka di buatlah forum Diskusi ini agar menghasilkan narasi yang solutif dari para pemateri yang kompeten.
Disini kita bisa melihat bahwa kerawanan-kerawanan seperti inilah yang harus bisa di jawab dengan solusi kongkrit oleh penyelenggara ataupun pengawas Pemilu (KPU, BAWASLU), tanpa menghilangkan urgensi dari TPS khusus ini,
“TPS khusus ini salahsatunya bisa difokuskan untuk alokasi saudara kita penyandang disabilitas yang sama mempunyai suara Dan menggunakan hak pilihnya, ” Jelasnya.
Di tempat yang sama Ermi Triaji, MM yang merupakan Akademisi dan narsum kegiatan menjelaskan, IMM sebagai elemen Mahasiswa Dan pemuda yg ada di Sumedang terus ikut memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah dengan disertasi narasi, argumentasi, Fakta dan data yg relevan,
“Khusus penyelenggaraan pemilu 2024 nanti, setiap elemen termasuk IMM selain harus mengawal pelaksanaan pemilu jg ikut andil dlm pendidikan poilitik kepada warga. Tentang TPS khusus, saya kira tinggal pengawasan dari berbagai pihak hingga tdk ada intervensi dari pihak- pihak tertentu.” Ungkapnya.
Di tempat terpisah Dr. Dudi Supardi, ST., MM. Anggota DPRD Sumedang sekaligus narsum menambahkan, momentum pemilu adalah proses penegakan demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa dan Negara,
Meski demikian, kami apresiasi full apa yang dilakukan temen-temen IMM merupakan langkah nyata aktivis Mahasiswa Muhammadiyah Sumedang dalam melakukan proses Pemilu yang jurdil,
“Adanya kebijakan TPS Khusus dikhawatirkan akan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu untuk memenangkan jagonya, dengan cara melakukan intervensi pada TPS khusus yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang rentan dan memungkinkan terjadinya pengerahan pemilih pada satu calon/pasangan calon,” tandasnya.
Saya berharap lanjut Kang Dudi, ada tindak lanjut kegiatan ini, supaya IMM dapat melakukan pengawasan ketat bekerja sama dengan Bawaslu agar kekhawatiran di atas tidak terjadi minimal meminimalisir.
Rafly M Pasha (LS Vinus Sumedang) menambahkan, “Pertama apresiasi untuk kawan-kawan IMM Sumedang telah menjadi mitra kritis di segala lini dengan kapasitas intelektualitas, Humanitas Dan religiusitas yang ada di Kabupaten Sumedang,
Kendati demikian, TPS Khusus baiknya perlu dilakukan uji publik agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan ini perlu atau tidak?, Secara hukum ya sah sah saja namun, apakah kebijakan tersebut sudah terinklusi dengan baik?
“Hal ini perlu dipertimbangkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jadi, sebelum ada kebijakan TPS Khusus perlu edukasi khusus dulu agar tidak terjadi sentimen atau perspektif yang lain di masyarakat,” Jelasnya.
Di tempat yang sama Didit Aditya Firdaus IMM PC Sumedang menambahkan, “Dengan diselenggarakannya diskusi publik ini diharapkan menjadi suatu bahan pemantik khususnya bagi rekan-rekan Mahasiswa di Kabupaten Sumedang,
Lebih lanjut ia menyampaikan, Agar selalu hadir sebagai agen yang membawa perubahan bagi sistem pemilu di Indonesia guna mewujudkan Electoral Integrity, juga meningkatkan kesadaran bahwa literasi politik itu penting bagi kaum muda.
“Terlebih, disisi lain IMM sendiri hadir sebagai Pemantau Pemilu yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu RI dan ini menjadi langkah konkrit bagi kita untuk bisa mengawal pesta demokrasi yang akan terselenggara di tahun 2024 nanti.” Pungkasnya.****
