FAJARNUSANTARA.COM – Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, Forum Desa Bersatu Kabupaten Sumedang berkonsolidasi guna menyamakan persepsi kepemimpinan Sumedang kedepan. Hal tersebut sekaligus konsolidasi penguatan soliditas pasca disahkannya Revisi UU Desa.
Konsolidasi yang dilaksanakan di Rumah Makan Kartika Cimalaka Sumedang tersebut, dihadiri oleh Ketua FK-BPD Sumedang Asep Suryana, Ketua KOMPAKDESI Sumedang Ropendi, Ketua PPDI Sumedang Utep Ruspendi dan Ketua DPC APDESI Sumedang Welly Sanjaya. Jum’at (29/03/2024).
Patut diketahui, Forum Desa Bersatu beranggotakan organisasi-organisasi Pemerintahan yang ada di Desa, seperti Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI).
Ketua DPC APDESI Sumedang, Welly Sanjaya, menyampaikan bahwa dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat membawa arah positif kedepannya.
“Harapannya pemimpin Sumedang kedepan mampu mensejahterakan Kepala/Aparatur Desa, Anggota BPD dan semua instrumen yang terlibat di Desa. Terutama dengan kesejahteraan terkait gaji ke-13,” ungkap Welly
Lebih lanjut, Welly pun berharap Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang terpilih dalam Pilkada pada Bulan November 2024 mendatang, mampu menganggarkan Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) dari Kabupaten kepada desa secara merata dan berkeadilan.
“Prestasi Sumedang tentunya bukan didukung oleh satu dua desa saja, jadi jangan pilih-pilih. Karena prestasi Sumedang hasil semua desa. Sedangkan kebutuhan di desa semuanya juga sama, jadi harus merata bantuan ini,” katanya.
Welly pun menyinggung hal yang dirasakan oleh perangkat desa di Kabupaten Sumedang terkait status yang tidak jelas ditambah potongan BPJS yang dibawah UMR, tunjangan tidak merata, hingga tidak adanya tunjangan hari raya.
“Masih kalah dengan pegawai pabrik yang mempunyai nomor induk karyawan, aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang entah apa statusnya, mengingat nomor induk pun tidak punya,” paparnya.
Sehingga, lanjut Welly, Tidak akan ada Pemerintahan Kabupaten Sumedang kalo tidak ada desa. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bukan hanya perlu inovasi dalam setiap program kerja melainkan harus inovasi dalam hal mensejahterakan aparatur desanya.
“Bukan hanya diperah keringatnya saja dalam hal melayani masyarakat tetapi harus juga diperhatikan kesejahteraannya pula. Karena pemerintah desa bagian dari garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tuturnya.
Welly pun kembali mengungkapkan harapannya terkait kepemimpinan Sumedang kedepan harus memprioritaskan program yang ada di Desa.
“Kami berharap Desa jadi prioritas utama program Pemerintah kedepan,” harapnya.
Mengutip pernyataan Soekarno dan Hatta, Welly mengatakan desa adalah benteng utama pertahanan negara. Indonesia tidak akan besar dengan obor di Jakarta, tapi dengan lilin-lilin kecil di desa.
Kedepannya, lanjut Welly, akan ada konsolidasi sampai ke tingkat bawah dalam rangka menyongsong Pilkada Sumedang 2024 agar satu persepsi kepemimpinan Sumedang kedepan harus peduli desa.
