FAJARNUSANTARA.COM- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mempercepat transformasi digital di sektor layanan publik. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Digital Layanan Publik Jawa Barat di Ballroom Mercure Hotel, Kota Bandung, Kamis (12/9/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar serta perwakilan Diskominfo dari 27 kabupaten/kota di Jabar.
“Kami bersama Kepala Dinas Kominfo Jabar dan rekan-rekan Diskominfo dari kabupaten/kota di Jabar terus mengonsolidasikan langkah-langkah untuk mempercepat transformasi digital, khususnya di layanan publik,” ujar Herman Suryatman.
Ia menekankan bahwa percepatan transformasi digital sangat penting dalam memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan aman kepada masyarakat Jabar, terutama di era disrupsi teknologi saat ini.
“Transformasi digital ini pada dasarnya hanya alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang terbaik,” lanjut Herman.
Saat ini, Pemprov Jabar melalui Diskominfo Jabar telah membentuk Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. JDS berperan dalam memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung masyarakat Jabar agar semakin melek digital.
Sapawarga: Jabar SuperApps untuk Kemudahan Masyarakat
Kepala Dinas Kominfo Jabar, Ika Mardiah, menjelaskan bahwa Pemprov Jabar juga telah mengembangkan aplikasi Sapawarga sebagai bagian dari Jabar SuperApps. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan publik, hingga menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ika menambahkan bahwa Ekosistem Data Jabar kini telah terintegrasi dengan berbagai layanan digital, seperti Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
“Terdapat dua dashboard, satu untuk publik dan satu lagi untuk eksekutif. Dashboard publik mencakup 12 sektor dan 32 subsektor, sementara dashboard eksekutif menyediakan data kepegawaian, anggaran, dan indikator makro pembangunan,” jelasnya.
Ekosistem Data Jabar kini memiliki lebih dari 42 ribu datasets yang mencakup data geospasial, infografis, hingga visualisasi data, dengan jumlah pengunjung portal data yang mencapai lebih dari 1,4 juta pada tahun 2024.
Implementasi Blockchain untuk Layanan Publik
Pemprov Jabar juga mulai menerapkan teknologi blockchain pada layanan publik, seperti di aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan Surat Keputusan Pensiun. Teknologi ini membantu memastikan data yang dicatat tidak bisa diubah (anti-tamper) dan meningkatkan transparansi.
“Ke depan, kami melihat potensi implementasi blockchain di sektor lain, seperti sistem administrasi pajak dan logistik, yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujar Ika.
Di sektor pertanian, blockchain memungkinkan petani mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi tanah dan cuaca. Sedangkan di sektor pendidikan, teknologi ini bisa meningkatkan transparansi dalam pendanaan pendidikan.
Dengan berbagai inisiatif ini, Pemprov Jabar berharap dapat terus meningkatkan layanan publik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat.**
