Wagub Jabar Dorong Regulasi Ketenagakerjaan Adaptif di Tengah Perubahan Dunia Kerja
FAJARNUSANTARA.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang adaptif di tengah pesatnya perubahan dunia kerja. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Call for Papers 2025 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) bersama Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) di Ballroom Hotel Mercure Karawang, Senin, 17 November 2025.
“Atas nama Pemda Provinsi Jabar, saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Fakultas Hukum Unsika dan P3HKI yang telah menghadirkan forum akademik sekaligus praktis ini,” kata Erwan dalam sambutannya.
Dalam forum itu, Erwan menyoroti bahwa Karawang sebagai kawasan industri strategis nasional merupakan “ruang uji” nyata bagi regulasi ketenagakerjaan.
Dinamika hubungan industrial, jaminan sosial, peningkatan keterampilan, hingga perkembangan ekosistem kerja digital menjadi bukti bahwa aturan kerja harus terus menyesuaikan perubahan.
“Regulasi tidak dapat lagi bersifat statis. Harus adaptif, adil, dan mampu melindungi semua pekerja termasuk mereka yang rentan dan yang bekerja di luar sistem formal,” ujarnya.
Erwan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga martabat manusia, bukan hanya sebagai pembuat aturan. Konsep kerja layak, menurut dia, perlu dipahami secara menyeluruh—dari upah, keselamatan, kompetensi, perlindungan sosial, hingga kepastian hukum.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui perluasan Balai Latihan Kerja komunitas, peningkatan pendidikan vokasi, serta penguatan dialog tripartit.
“Kami percaya, pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika hubungan industrialnya sehat dan berkeadilan,” kata Erwan.
Terkait agenda call for papers, Erwan menyebutnya sebagai ruang strategis untuk melahirkan gagasan baru yang dapat mendorong perbaikan regulasi dan program ketenagakerjaan.
Pemprov, kata dia, terbuka untuk mengadopsi rekomendasi yang lahir dari hasil kajian akademik.
“Saya berharap konferensi ini dapat melahirkan sejumlah ide atau gagasan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Erwan menegaskan bahwa hukum harus menjadi pilar pembangunan yang membawa kesejahteraan dan perlindungan sosial.
“Semoga kegiatan ini menjadi ruang yang subur bagi lahirnya ilmu pengetahuan baru, kebijakan publik yang lebih progresif, dan hubungan industrial yang semakin harmonis,” tutur Wagub Erwan.**
