FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Aktivis Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Gelap Nyawang Nusantara (GNN) mengapresiasi langkah Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang meminta kepada seluruh pejabat baik di Kementerian/lembaga pusat hingga ke pemerintahan daerah agar bisa bersinergi dan saling terbuka terkait persoalan lambatnya pembebasan lahan jalan Tol.
Dikutip dalam kanal berita, jika Presiden Jokowi tidak mau kalau janji untuk saling bersinergi itu hanya sekedar ucapan dalam forum saja.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam hal keterbukaan dan sinergitas hingga ke daerah-daerah dalam hal pembebasan lahan tidak kunjung selesai sehingga mengakibatkan mangkraknya pembangunan jalan tol,” ujar Asep Riyadi, Pembina Gelap Nyawang Nusantara, Sabtu 11 Juni 2022.
Asep Riyadi menuturkan, kasus Tol Cisumdawu sepanjang +/- 60 Km dalam kurun waktu sejak Penetapan Lokasi (Penlok) tahun 2005 hingga saat ini belum kunjung usai dengan konflik utamanya adalah masalah ketidakpuasan masyarakat atas kinerja dari panitia.
Menurut Asep, pengadaan tanah yang disinyalir dan diduga bermain dengan kepentingan dan cenderung melanggar aturan hukum, baik bermain dengan volume bangunan, luas bangun dan aksesoris bangunan serta kelas bangunan, ada yang lebih parah lagi masalah bangunan dan rumah hantu.
“Ini dari sisi ganti rugi diatas tanah atau permukaan tanah, di dalam status tanahnya atau obyek lahannya, banyak diketemukan adanya permainan dalam siapa yang seharusnya mendapatkan ganti rugi, disini muncul masalah yaitu adanya dugaan permainan dan persekongkolan untuk menciptakan konflik kepemilikan,” tambahnya.
Saat ini mencuat adalah, adanya HGB diatas penlok yang jelas-jelas sesuatu yang melanggar aturan dan melawan hukum, ada kasus lainnya yaitu adanya AJB atau peralihan hak yang diciptakan seolah-olah pemilik yang sah sudah melepaskan haknya, padahal dalam catatan di desa dan sepengetahuan pemilik tanah yang sah, belum pernah melakukan perbuatan hukum atas peralihan hak atas tanahnya.
“Ini sangat jelas ada permainan para mafia tanah melalui persekongkolan untuk menciptakan konflik. Pemerintah harus jeli dalam menyikapi hal ini,” tuturnya.
Selain itu, ada satu lagi yang lebih parah menurut pantauannya di lapangan, yaitu adanya upaya membenturkan pemilik tanah yang sah dengan pihak yang seolah-olah ikut memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga dipakai dasar untuk digiring menjadi obyek konsinyasi di PN setempat, yang mana ujung-ujungnya ada upaya damai yang mengakibatkan kerugian hak dari pemilik tanah yang sah karena harus berdamai dan mengeluarkan biaya untuk proses pembuktian di PN nya.
“Ujung-ujungnya upaya damai yang berdampak pada kerugian dari para pemilik tanah yang sah, karena harus mengeluarkan biaya proses pembuktian di PN dll,” tegasnya.
Ia berharap, semoga dengan langkah cepat bapak presiden dengan mengintruksikan kepada Menkopolhukam untuk membuat tim satgas gabungan penyelesaian kejahatan pertanahan. Dimana ada unsur kepolisian, kejaksaan, KPK dan LPSK. Agar semua mafia tanah yang bermain dan terlibat untuk segera diungkap dan ditangani, bisa membuahkan hasil yang maksimal.
“Kami prihatin dan kasian rakyat atau pemilik tanah, yang terkatung katung atas hak yang harus dinikmatinya, karena terganjal oleh skema jahat dari para mafia tanah,” tandasnya. (ESH).
