Sumedang Percepat Digitalisasi dan Kendalikan Inflasi

FAJARNUSANTARA.COM- Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa, 19 November 2024.
Kegiatan yang bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor ini bertujuan memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi.
Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, yang membuka acara tersebut menyatakan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama erat antara seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.
“Salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian dan menekan laju inflasi daerah ialah fokus pada penguatan TPID,” ujar Yudia dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti dua agenda besar yang akan datang, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak serta perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, yang diprediksi akan meningkatkan kebutuhan pokok masyarakat.
“Oleh karena itu, harus ada intervensi jangka pendek maupun menengah untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Sumedang,” tambahnya.
Dalam kaitannya dengan digitalisasi, Yudia menegaskan bahwa Kabupaten Sumedang telah memiliki modal kuat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diakui secara nasional.
“Digitalisasi adalah komponen penting untuk mempercepat langkah strategis demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Beragam akses digital telah tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Yudia.
Ia berharap rapat ini dapat menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berpihak pada masyarakat.
“Dengan kerja sama dan semangat gotong royong, saya optimistis kita mampu mengelola inflasi dan melaksanakan program digitalisasi dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumedang, Rohana, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh anggota TP2DD, TPID, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Rakor ini bertujuan mengoordinasikan kebijakan percepatan digitalisasi serta strategi pengendalian inflasi untuk mengatasi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjelang Pemilu Kepala Daerah,” jelas Rohana.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah, terutama menjelang momentum penting di akhir tahun.**







