FAJARNUSANTARA.COM,-Tim verifikasi Lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bersama tim independen telah memulai tahapan verifikasi dan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) secara Hybrid di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang pada Selasa (6/6/2023).
Verifikasi Lapangan Hybrid (VHL) diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Agus Kori Hidayat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB), Ani Gestapiani, serta unsur Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Bappppeda) dan Gugus Tugas KLA Kabupaten Sumedang.
Sekretaris Deputi KemenPPPA, Ambar, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyelenggaraan KLA serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Ambar mengungkapkan bahwa terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian KLA, yang dikelompokkan menjadi 5 klaster instansi dan 1 klaster kelembagaan.
“Jika suatu kabupaten atau kota dianggap layak anak, maka harus dipastikan bahwa mereka memenuhi Klaster 1, yaitu hak sipil dan kebebasan. Setiap anak harus memiliki akta kelahiran yang disediakan secara gratis, dan informasi yang layak untuk anak harus dikembangkan melalui berbagai media,” jelasnya.
Di sisi lain, indikator lainnya adalah menjauhkan anak-anak dari informasi yang mengandung pornografi dan unsur kekerasan.
“Pusat informasi sahabat anak harus dibentuk sesuai standar yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Herman Suryatman menyambut baik dilaksanakannya verifikasi lapangan KLA untuk Kabupaten Sumedang tahun 2023.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi berkualitas dan calon pemimpin di masa depan.
“Anak-anak adalah investasi di masa depan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bersama kita untuk menjamin bahwa mereka berkualitas sehingga menjadi modal dalam pembangunan,” ucap Herman.
Pemerintah Kabupaten Sumedang mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan membangun KLA melalui sistem pembangunan yang menjamin hak dan perlindungan anak secara terencana dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan juga mengembangkan inovasi baru agar Kabupaten Layak Anak benar-benar layak untuk tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.(smbs)***
