DaerahHukumPemerintahan

Rudy Gunawan Ajak Tanggung Jawab Anggaran 80 Miliar untuk Pilkada 2024

FAJARNUSANTARA.COM,-Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah mengambil bagian dalam Rapat Paripurna DPRD dalam Sidang II Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut pada Jumat (11/8/2023).

Dalam rapat ini, sejumlah isu krusial dibahas, termasuk Penandatanganan Nota Kesepakatan terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023 dan 2024, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun 2023 dan 2024.

Dalam pidato yang disampaikan, Bupati Rudy Gunawan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas penyampaian KUA PPAS dengan tepat waktu, baik untuk tahun 2023 maupun 2024.

Baca Juga :  Inovasi Unik, Pemerintah Pasang Chip di 350 Ribu Domba Garut

“Kami bersyukur bahwa penyampaian KUA PPAS untuk tahun anggaran 2024 dan KUA PPAS perubahan 2023 telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,” ungkap Bupati.

Tak hanya itu, Bupati juga memberikan penghargaan kepada badan anggaran dan komisi yang telah berkontribusi dalam menyusun panduan APBD tahun 2024. Poin penting yang ditekankan adalah alokasi dana sebesar 80 miliar rupiah yang dialokasikan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada APBD 2024.

Baca Juga :  Bupati Garut Apresiasi Semangat Persigar Meski Gugur 0-1 di Liga 3 Jawa Barat

“Terutama dalam APBD tahun 2024, kita tentunya melihat anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mencapai hampir 80 miliar rupiah,” papar Bupati.

Dalam konteks ini, Bupati Gunawan menegaskan pentingnya penggunaan anggaran dengan cermat, serta perlunya memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran anggaran memiliki fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti keluhan dari masyarakat terkait kualitas proyek yang tidak sesuai. Dengan demikian, Bupati Garut mengajak DPRD Kabupaten Garut untuk menjalankan pengawasan yang lebih ketat di lapangan serta mengundang konstituen untuk mendokumentasikan segala aktivitas yang tidak sejalan.

Baca Juga :  PDAM Tirta Intan Garut Diperiksa Evaluasi Kinerja Direksi Seiring Berakhirnya Masa Jabatan

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa langkah tegas akan diambil oleh pihak berwenang guna mencegah adanya kerugian bagi negara. Langkah ini akan selaras dengan konfirmasi dari APH di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Dengan konfirmasi yang kami terima dari APH, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, bahwa langkah-langkah tegas akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna meminimalisir potensi kerugian bagi negara,” tandasnya.(smbs)**

Enceng Syarif Hidayat

Enceng Syarif Hidayat adalah seorang jurnalis yang aktif liputan di Sumedang, Jawa Barat. Enceng mengawali karirnya di dunia jurnalistik dimedia lokal online Sumedang. Liputan utamanya di wilayah Barat Sumedang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button