Retret IPDN Hari Terakhir, MenPANRB: Pemimpin Daerah Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Penentu Arah Birokrasi
FAJARNUSANTARA.COM- Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kepala daerah bukan hanya pemegang jabatan administratif, melainkan aktor kunci dalam menentukan arah birokrasi dan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis, 26 Juni 2025.
“Kenapa? Karena kepala daerah adalah ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif,” ujar Rini di hadapan para peserta.
Ia menekankan, transformasi birokrasi adalah kebutuhan mutlak di tengah dinamika global yang terus berubah. Pelayanan publik, kata dia, harus semakin adaptif dan responsif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Rini menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung agar reformasi birokrasi tidak berbelit dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Birokrasi yang kita bangun harus bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan rakyat secara nyata,” ucapnya.
Menurut Rini, kepala daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, baik secara horizontal antar dinas maupun vertikal dengan kementerian pusat.
“Bukan hanya mengoordinasikan dinas di daerah, tapi juga harus intens membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga lain,” kata Rini.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada upaya reformasi birokrasi. Hal itu terlihat dari posisi Kementerian PANRB yang kini berada langsung di bawah Presiden, bukan lagi di bawah koordinasi kementerian lain.
“Kementerian PANRB saat ini berperan sebagai Chief Operating Officer atau COO-nya pemerintah. Kami bertanggung jawab menjaga tata kelola agar birokrasi berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar penyederhanaan administrasi, melainkan transformasi menyeluruh terhadap pola kerja pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas menjadi indikator utama dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.
“Oleh karena itu, saya percaya, kepemimpinan Bapak dan Ibu di daerah masing-masing sangat menentukan seberapa jauh perubahan birokrasi bisa dirasakan masyarakat,” tandas Rini.**
