FAJARNUSANTARA.COM- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggung Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut, mengumumkan rencana distribusi bantuan beras sebanyak 100 ton kepada masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Garut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wabup Garut setelah mengikuti Rapat Lengkap TKPK di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada hari Minggu, 17 September 2023.
Dr. Helmi menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem yang belum menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Ibaratnya, kita sudah menyelesaikan pendataan, dan ternyata ada 14.947 Kepala Keluarga yang belum menerima bantuan apa pun. Mereka akan mendapatkan bantuan sebanyak 6,5 kilogram beras per Kepala Keluarga, dan beras ini akan diantar langsung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Helmi.
Pendistribusian bantuan ini dijadwalkan akan dimulai pada hari Selasa mendatang. Semua pihak berharap agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap distribusi ini berjalan dengan lancar, sehingga semua masyarakat miskin dapat merasakan manfaat dari bantuan sosial ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Haeruman, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut masih memiliki cadangan 400 ton beras. Sesuai dengan instruksi Bupati Garut, bantuan beras ini akan didistribusikan ke 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan di Kabupaten Garut.
Pada tahun ini, selain bantuan beras dari cadangan pemerintah daerah, Kabupaten Garut juga menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Bulog, dengan jumlah hampir 8.000 ton.
Haeruman berharap bahwa melalui rapat ini, data penerima bantuan beras dapat divalidasi dengan baik, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program-program sejenis.
“Kami sangat mengapresiasi rapat ini, karena dengan validasi data ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran, dan tidak ada yang terlewatkan, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandas Haeruman.(smbs)**
