FAJARNUSANTARA.COM, Kecamatan Jatinangor bersama Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Para Kepala Desa berserta Jajarannya, BPD dan Tim Gugus Tugas KPJ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jatinangor tahun 2023. Kamis 9 Februari 2023.
Banyak hal yang dibahas, diantaranya terkait gedung pusat pemerintah kecamatan yang terintegrasi, seperti kantor kecamatan, mapolsek, dan markas koramil, acara digelar di Hotel Puri Khatulistiwa Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Sementara menurut Camat Jatinangor, Drs. Herry Dewantara didampingi Kapolsek Jatinangor Kompol Aan Supriatna dan Danramil Kapten Arh Ateng Jaelani mengatakan, pembuatan induk pusat pemerintah kecamatan menjadi keinginan masyarakat Jatinangor dan stakeholder.
Selain itu, juga membahas masalah sampah, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.
Kendati demikian, semua yang dibahas disetujui dan akan didorong oleh seluruh Anggota DPRD kabupaten Sumedang yang ada di dapil 5, karena kaitan dengan pusat pemerintahan, pengentasan sampah, dan penurunan angka Stunting dan mengentaskan kemiskinan itu yang dibutuhkan masyarakat.
“Mudah mudahan dorongan anggota DPRD khususnya di Dapil 5 bisa membantu ke DPRD provinsi dan ke pemerintah provinsi Jabar untuk tukar guling atau dihibahkan. Kan untuk kepentingan pelayanan pemerintahan juga,” tandasnya.
Musrembang Kecamatan Jatinangor dihadiri anggota DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar Asep Kurnia SH, Fraksi PAN Dudi Supardi, Fraksi PKB Herman Habibulah, Fraksi Gerindra Warson, dan PDIP Rita Rosana Podesta. Dr.Iwan Nugraha dari Fraksi PKS.
Sementara itu menurut Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, Herman Habibullah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Musrenbang tahun 2023 tingkat Kecamatan Jatinangor bahas isu isu strategis untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 nanti.
“Dalam musrenbang kali ini lebih tertuju yakni, terwujudnya kantor Pusat Pemerintahan Jatinangor,” tandasnya.
Sehingga, kata Herman, seluruh anggota DPRD Sumedang yang menghadiri kegiatan ini sangat mendorong kepada Pemkab Sumedang supaya dapat merealisasikan adanya Pusat Pemerintahan Jatinangor,
“Di Jatinangor ini kan banyak lahan milik Pemprov Jabar, Saya kira prosesnya tidak sulit,” tandasnya.
Kang Dudi Supardi Anggota DPRD kabupaten Fraksi PAN menjelaskan inti dari musrenbang Jatinangor ini yakni harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa kepemimpinan pa Dr H Dony Ahmad Munir, ST., MM. Akan berakhir sehingga RPJMD nya juga sdh barang tentu berakhir pula,
Maka harus dibuatkan renstra antara, agar pembangunan tetap berjalan dibawah PJS bupati, sampai dengan terpilihnya kembali pasangan bupati di tahun 2024 yg akan datang.
Lebih detil Kang Dudi menyampaikan, Disusunnya RKP untuk tahun 2024.
“Selain menyepakati kegiatan untuk tahun 2024, disepakati pula menjadi komitmen bersama, perjuangan lanjutan untuk pembangunan IPPK (Induk Pusat Pemerintahan Kecamatan) Jatinangor yang sampai saat ini masih menggantung,” kata Kang Dudi.
Hal ini menjadi komitmen bersama dengan rencana aktivasi PJKA dimana Mako Polsek dan mako Koramil berada di tanah tersebut, sehingga harus mendapat kepastian rencana IPPK itu dimana, agar pemindahan mako Polsek dan Koramil bisa segera dilakukan.
“Dengan diterbitkannya perda PKPJ kita bisa mempertanyakan alokasi khusus yang dijanjikan Pemda, untuk PKPJ berapa jumlahnya, agar penggunaannya bisa disepakati dalam musrenbang ini,” pungkasnya.
