FAJARNUSANTARA, Yogyakarta — Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) secara resmi mendeklarasikan pendirian organisasi advokat nasional dalam Rakornas yang digelar pada Minggu, 10 Agustus 2025 di Hotel SM Tower, Yogyakarta.
Organisasi yang diberi nama Advokat Sang Surya Indonesia ini merupakan wadah baru bagi para advokat kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperkuat perjuangan nilai-nilai keadilan sosial dan amar ma’ruf nahi munkar di bidang hukum.
“Hari ini secara aklamasi keseluruhan menyetujui bahwa kita mendirikan organisasi advokasi Muhammadiyah. Kita tidak ingin menjadikan organisasi ini sebagai tandingan tetapi ini sebagai paguyuban atau solidaritas advokat-advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia,” ujar Ketua LBH-AP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, dalam sambutannya, Ahad (10/8/2025).
F Zabbar Ahmad SH peserta dari LBH Muhammadiyah Sumedang mengatakan nama Advokat Sang Surya Indonesia dipilih sebagai identitas yang lekat dengan simbol perjuangan Muhammadiyah. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi antar advokat Muhammadiyah lintas daerah dengan visi perjuangan yang sama.
Zabbar juga menyampaikan LBH Muhammadiyah, melalui jaringan dan advokatnya siap untuk terus melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun struktural. Ia menyebut pendirian organisasi advokat ini bukan semata inisiatif kelembagaan, tetapi juga berangkat dari kebutuhan riil masyarakat akan keadilan yang belum merata.
Melalui deklarasi Advokat Sang Surya Indonesia, lanjutnya, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan pembelaan terhadap hak-hak rakyat dan penegakan hukum yang berkeadilan. Organisasi ini akan menjadi kekuatan baru dalam gerakan advokasi hukum berbasis nilai Islam, nasionalisme, dan kemanusiaan.
“Masalah paling besar sekarang itu bukan lagi butuh sekolah tetapi butuh keadilan. Karena kita butuh keadilan, maka butuh advokasi, masyarakat kecil miskin itu jangankan mereka protes untuk mengungkap ‘ini hak saya’ saja tidak berani,” ujarnya.
Di tempat yang sama Devi Gunawan Soekmawidjaya SH anggota LBH AP Muhammadiyah Sumedang juga mengatakan menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya organisasi Advokat Sang Surya Indonesia. Ia menegaskan kehadiran organisasi advokat di lingkungan Muhammadiyah ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat perjuangan hukum persyarikatan dan membela kepentingan umat.
Tata kelola organisasi hukum Muhammadiyah harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemajuan yang telah ditetapkan sejak lama oleh persyarikatan.
“LBH ini harus diperkuat. Organisasi itu sehat kalau memiliki nilai-nilai, yang pertama share value, yang kedua skill, sistem, struktur, staf-nya, SDM-nya harus bagus,” ujar Devi.
Selain deklarasi organisasi, sebelumnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) yang dihelat selama tiga hari, 8–10 Agustus 2025 ini juga membahas banyak hal termasuk berbagai persoalan hukum yang menimpa masyarakat, baik secara internal dalam tubuh persyarikatan maupun eksternal di tengah kehidupan sosial-politik Indonesia hingga berbagai isu krusial dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.
Rakornas yang dihadiri sekitar 150 peserta dari perwakilan LBH-AP tingkat kabupaten/kota (PDM) dan provinsi (PWM) se-Indonesia ini didorong mampu menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan dan termarjinalkan apalagi selama ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses, keberanian, atau pengetahuan untuk membela haknya, bahkan sering kali justru menjadi korban kriminalisasi oleh aparat atau kekuatan modal.
