FAJARNUSANTARA.COM- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka backlog perumahan yang masih tinggi. Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan data dan strategi yang terukur agar seluruh warga Sumedang memiliki rumah layak huni.
“Masih ada kesenjangan antara rumah yang dibutuhkan dengan rumah yang sudah dibangun. Pemerintah harus hadir dan memiliki data yang akurat serta strategi yang terukur mengenai berapa banyak rumah yang masih harus dibangun agar semua keluarga di Sumedang memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan memadai,” kata Dony Ahmad Munir dalam sambutannya.
Dony menjelaskan, dari tahun 2023 hingga 2025, angka kesenjangan kebutuhan rumah di Sumedang menurun dari 133.718 menjadi 127.107 unit.
“Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya percepatan dan inovasi yang dilakukan Pemda Sumedang, di antaranya menindaklanjuti surat keputusan bersama tiga menteri terkait percepatan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya.
Ia menambahkan, layanan PBG di Sumedang kini menjadi yang tercepat di Indonesia dengan waktu penyelesaian kurang dari tiga jam.
“Ini bentuk nyata dari komitmen kami dalam mempermudah masyarakat untuk membangun rumah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa program KUR Perumahan merupakan bagian dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor perumahan rakyat.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, seluruh masyarakat Indonesia harus punya rumah. Karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal,” kata Sri Haryati.
Menurutnya, KUR Perumahan ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perumahan, seperti pengembang, kontraktor, serta pedagang bahan bangunan.
“Program ini hanya diperuntukkan bagi para pelaku UMKM. Pemerintah memberikan subsidi bunga lima persen, dan plafon pembiayaan mencapai Rp20 miliar. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil agar dapat berperan aktif dalam penyediaan rumah rakyat,” ujar Sri.
Ia menambahkan, program ini juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah.
“Sektor perumahan saat ini betul-betul menjadi perhatian Presiden karena selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, juga bisa meningkatkan perekonomian nasional dan daerah,” kata Sri.**
