Nasional

Kongres HMI Diwarnai Kericuhan, Polda Jatim Amankan Eman Orang

FAJARNUSANTARA.COM, SURABAYA – Kericuhan mewarnai pelaksanaan Kongres XXXI HMI di Islamic Center Surabaya Provinsi Jawa Timur pada Selasa (23/3/2021) malam. Diduga, terjadi miskomunikasi antara peserta kongres, hingga ada yang membanting kursi.

Terkait hal ini, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengatakan, pihaknya mengamankan enam orang terkait kericuhan.

“Atas permintaan panitia, diamankan enam orang dan masih dalam pemeriksaan,” ujarnya di lokasi Kongres XXXI HMI, Rabu (24/3/2021) seperti dikutip dari JPNN.com.

Irjen Nico mengungkapkan, hingga Rabu (24/3) pukul 04.00 WIB, pihaknya masih mengamankan jalannya Kongres HMI itu.

“Ada dua hal yang menjadi fokus pengamanan. Pertama sidang kongres dan kedua rombongan dari Makassar sebanyak 1.303 orang,” ucapnya.

Untuk pola pengamanan, Polda Jatim melakukan pendekatan kepada anggota HMI asal Makassar yang berjumlah 1.303 orang. Polda atas bantuan Pemerintah Provinsi Jatim dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membagi mereka ke penginapan milik TNI yang ada di Surabaya.

“Rombongan bisa mengerti, sehingga turut mengamankan Kota Surabaya dari sisi keamanan maupun Covid-19,” kata jenderal bintang dua itu.

Irjen Nico menegaskan, pihaknya dan jajaran mendukung jalannya kongres. Apalagi, HMI merupakan organisasi yang sudah lama dan mengerti demokrasi.

Dan mengenai kongres yang harusnya selesai pada Senin (22/3/2021), pihaknya mengaku, bahwa panitia telah mengirimkan permintaan agar kongres diperpanjang. Dengan alasan, ada beberapa hal yang belum selesai.

Begitu juga mengenai permintaan tersebut, disampaikan juga ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button