FAJARNUSANTARA.COM— Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Untung menilai persoalan pelayanan publik di daerah sebagian besar dipicu oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia mendorong pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai solusi untuk mempercepat penyampaian informasi sekaligus menyerap aspirasi warga.
Acara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah berlangsung di Aula Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dihadiri oleh Kader Partai Golkar dua Kecamatan yaitu Cimanggung dan Jatinangor, nampak hadir juga sejumlah Petinggi Partai Golkar DPD Sumedang, hadir juga Ketua Komia 1 DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, H. Untung menegaskan pentingnya transformasi komunikasi pemerintah melalui platform digital. Menurut dia, media sosial dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun hubungan dua arah dengan masyarakat.
“Problem kita sebagian terkait dengan komunikasi, jadi saya mengambil solusi memanfaatkan teknologi digital. Saya memerlukan media sosial untuk instrumen komunikasi saya dengan masyarakat,” kata H. Untung. Jum’at 27 November 2026.
Ia menjelaskan, melalui media sosial pemerintah dapat lebih cepat menyampaikan program kerja sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat.
“Kita bisa menyampaikan apa yang kita lakukan dan mendapatkan feedback yang bagus. Itu kan pola komunikasi yang sangat cepat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit milik pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap pasien, termasuk yang tidak memiliki BPJS atau yang statusnya tidak aktif.
“Rumah sakit milik provinsi tidak boleh menolak masyarakat yang tidak punya BPJS atau nonaktif. Pada intinya kita menyelamatkan masyarakat yang sakit,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumedang.
“Karena ini berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kebetulan mengundang DPRD Kabupaten Sumedang, jadi ketika ada permasalahan di masyarakat bisa kita kolaborasikan,” kata Asep.
Ia mengapresiasi sinergi tersebut dan menilai kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Menurut dia, sejumlah isu krusial yang mencuat di antaranya terkait layanan BPJS Kesehatan, infrastruktur, hingga penerangan jalan umum (PJU).
“Dari sisi kesehatan, ada keluhan masyarakat terkait BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Ini harus kita cek apakah karena kekeliruan pemerintah atau memang tidak memenuhi syarat PBI,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Asep menyoroti kondisi jalan di wilayah Cimanggung yang belum memadai. Ia memastikan DPRD akan mengawal agar perbaikan jalan tersebut dapat masuk dalam anggaran daerah.
“Kalau itu jalan kabupaten, kita pastikan harus masuk dalam APBD Kabupaten,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan ketenagakerjaan dan PJU yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia berharap sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat penyelesaian masalah.
“Kolaborasi seperti ini akan sangat bagus agar penyelenggaraan pengawasan bisa bersinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD,” tuturnya.**
