FAJARNUSANTARA.COM – Praktisi budaya Aleutan Incu Putu Pangauban Ageung Cimanuk, Asep Maher, menegaskan bahwa ketahanan budaya tidak mungkin terwujud apabila manusia memutus hubungan dengan alam. Kebudayaan yang memosisikan alam sebagai musuh, menurut dia, justru akan berujung pada bencana kehidupan.
Asep mengatakan, krisis ekologis global, termasuk perubahan iklim yang mengancam seluruh makhluk hidup, merupakan dampak dari kebudayaan arus utama yang bersifat eksploitatif terhadap alam. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi di Indonesia dan kian mengkhawatirkan.
“Kerusakan lingkungan hari ini adalah gugatan terbuka terhadap kebudayaan yang sedang dijalankan manusia,” ujar Asep dalam Sarasehan Gunem Alam dan Budaya Tatar Sunda, Bersama Bos Urip di Gedung Negara Sumedang, Sabtu, 24 Januari 2026.
Ia menjelaskan, Indonesia sebagai sebuah kebudayaan dibangun dalam struktur berlapis yang berpuncak pada kebangsaan, kenegaraan, dan keekonomian. Kebangsaan menjadi fondasi utama yang melahirkan negara, sementara kenegaraan berfungsi menciptakan kesejahteraan bersama.
Dalam kerangka tersebut, kebangsaan dimaknai sebagai kesatuan tanah air, tradisi, serta kepemimpinan yang bijaksana. Asep mencontohkan Sunda sebagai entitas kebangsaan yang menempatkan alam dan budaya dalam satu keselarasan.
“Sunda sebagai kebangsaan adalah keselarasan antara alam dan budaya. Inilah makna Tatar Sunda, sebuah ruang hidup yang menyatukan nature and culture,” kata dia.
Menurut Asep, nilai-nilai tersebut pernah mengakar kuat pada masa lalu dan jejaknya masih terasa hingga kini. Di tengah kondisi darurat ekologis, konsep Sunda sebagai perpaduan alam dan budaya dinilainya relevan untuk dijadikan pijakan kebudayaan masa depan.
Gagasan itu kemudian ditegaskan melalui Sarasehan Tahun Baru 2026 yang digelar di Sumedang, kota yang dikenal sebagai Puseur Budaya Sunda. Kegiatan tersebut diikuti unsur kebangsaan, kenegaraan, dan ekonomi, serta menghasilkan Resolusi Alam dan Budaya Tatar Sunda.
Resolusi itu memuat lima komitmen utama, yakni penguatan kebangsaan berbasis keselarasan dengan alam, penguatan jejaring komunitas konservasi lingkungan, sinergi pegiat budaya dan tokoh agama dalam pembelaan lingkungan, penguatan peran kebijakan kenegaraan di wilayah Tatar Sunda, serta perencanaan aksi edukasi budaya dan advokasi kebijakan ramah lingkungan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan yang menghormati alam dan berbasis budaya Sunda. Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, mengatakan tata kelola pemerintahan di Sumedang berlandaskan nilai Sunda Cageur, Bageur, Bener, Pinter, jeung Singer.
“Nilai budaya Sunda telah kami adaptasi dalam tata kelola pembangunan daerah, dan itu terbukti dengan diraihnya Indeks Pelayanan Publik terbaik di tingkat nasional,” ujar Fajar saat membuka sarasehan.
Menurut Fajar, dalam perspektif Sunda, alam dan budaya merupakan pangkal kehidupan. Ketika alam terjaga, budaya akan tumbuh. Sebaliknya, kerusakan alam akan mengancam peradaban manusia.
Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusung tagline “Sumedang Membumi”, yang menekankan bahwa setiap program pemerintah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan pentingnya kolaborasi dengan komunitas dan berbagai elemen masyarakat.
Ketua pelaksana kegiatan, Asep Maher, menambahkan bahwa sarasehan tersebut digelar sebagai respons atas kegelisahan bersama terhadap masa depan alam dan budaya, khususnya di Tatar Sunda. Kegiatan itu diikuti sekitar 200 peserta dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang terdiri atas pemerhati lingkungan, budayawan, seniman, dan aktivis.
“Harapannya, sarasehan ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan langkah nyata dan jejaring kuat demi kelestarian alam dan budaya untuk generasi mendatang,” kata Fajar.**
