DaerahKesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Sumedang Terapkan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Prokes

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19, melaksanakan jumpa pers terkait pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 128 Tahun 2020 di MPP Sumedang, Sabtu (26/12).

Dengan dibuatnya Perbup Nomor 128 Tahun 2020, dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di setiap kecamatan, semakin meningkat. Untuk itu, perlu sebuah ikhtiar dari Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masukan dari Forkopimda.

Baca Juga :  Mesjid Al Jabbar Hadiah 2023 Untuk Jawa Barat

“Maka dibuatlah peraturan ini yang berkenaan dengan sanksi administratif bagi para pelanggar tertib protokol kesehatan,” katanya dalam keterangan yang diterima Fajarnusantara.com.

Perbup Nomor 128 Tahun 2020 itu, merupakan perubahan dari Perbup sebelumnya, yaitu Perbup Nomor 74 Tahun 2020. Sehingga di Sumedang, akan dibuatkan Pos Sanksi Administratif dan rencananya akan disebarluaskan di tempat-tempat keramaian.

Baca Juga :  Bupati Sumedang : Sumedang Harus Punya Ketahanan Ekonomi Daerah Untuk Menghadapi Tantangan Krisis Global

“Diharapkan, peraturan ini akan lebih efektif bila terus disosialisasikan informasinya kepada media serta terus dilakukan monitoring dan mengintensifkan penegakan peraturan bupati tersebut. Apalagi sekarang menjelang tahun baru, warga dari zona merah yang masuk ke Sumedang akan langsung dikenakan sanksi, apakah membawa hasil swab-nya atau tidak,” tuturnya.

Baca Juga :  Tahun 2023 Pemkab Sumedang Usung Tagline "Sumedang Sakti"

Di tempat sama, Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto SIK mengatakan, Jajaran Polres Sumedang siap mendukung Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020. Kapolres Sumedang juga, mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan 3M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menghindari kerumunan).

“Itu akan terus kami sosiaisasikan di Kabupaten Sumedang,” tukasnya. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button