Para petani tembakau dan para pekerja dilingkungan pengolahan tembakau di Kabupaten Sumedang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) anggaran Tahun 2022.
Untuk jumlah penerimanya, menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Dikdik Sadikin, ada 1875 penerima manfaat. Namun hal tesebut saat ini belum bisa disalurkan karena masih menunggu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Sumedang
“Untuk Perbup dan Kepbup tersebut saat ini masih digodok di bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan segera selesai,” ujar Dikdik seperti dilansir inisumedang.com pada Hari Rabu, 20 Juli 2022.
Dikomfirmasi terpisah, bagian hukum setda Sumedang menyebut saat ini Perbup dan Kepbup belum diterbitkan. Nanti setelah terbit akan langsung di upload ke JDIH Sumedang.
Adapun untuk sasarannya, kata Dikdik. Yaitu akan disalurkan kepada 1875 petani dan pekerja di tempat pengolahan tembakau yang tersebar 21 Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Dan yang belum mendapatkan bantuan lainnya dari Pemerintah, tetapi masuk data DTKS.
Jumlah penerima BLT Bagi Hasil Cukai Tembakau yang berjumlah 1875 itu, sambung Dikdik. Sebelumnya telah melalui proses pencocokan data atau disepadankan dengan data masyarakat yang telah menerima bantuan lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi double bantuan.
“Data calon penerima BLT dari DBHCHT ini, sebelumnya telah disepadankan agar tidak terjadi double bantuan. Karena memang tujuannya menyasar para petani ataupun buruh yang bekerja di pengolahan tembakau dan belum mendapatkan bantuan,” tegas Dikdik.
Adapun besaran bantuan BLT DBHCHT ini, lanjut Dikdik, yaitu Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan selama 6 bulan terhadap 1875 petani atau pekerja di pabrik pengolahan tembakau di Kabupaten Sumedang.
Sementara untuk mekanisme penyalurannya sendiri, tambah Dikdik, nanti diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang, apakah dikerjasamakan dengan Kantor Pos atau bekerjasama dengan pihak Bank.
“Jadi untuk waktu penyalurannya, kami masih menunggu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Sumedang, yang saat ini tengah digodok oleh Bagian Hukum Setda,” ujar Dikdik menegaskan.
