DaerahKesehatanNasionalPemerintahan

Di Jawa Barat Masih Ada Enam Daerah Masuk Zona Merah Covid-19

FAJARNUSANTARA.COM, BANDUNG – Sebanyak enam daerah di Jawa Barat, masuk kategori zona merah Covid-19. Itu artinya, memiliki risiko tinggi dalam penyebaran virus corona.

Seperti diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Enam daerah  diantaranya Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi.

“Minggu ini masih ada enam daerah zona merah. Karawang masih zona merah, jadi kami akan melakukan kunjungan kerja ke sana,” katanya dalam konferensi pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga :  Sebanyak 87 UMKM Jawa Barat Ikuti KKJ dan PKJB Tahun 2022

Disamping itu, tingkat keterisian rumah sakit di Jabar, kata Kang Emil, turun dari 77,87 persen menjadi 72 persen. Hal ini, tidak lepas dari beroperasinya rumah sakit darurat bagi pasien dengan gejala ringan, yaitu Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Secapa Angkatan Darat (Secapa AD) yang ada di Bandung.

“Semoga seterusnya berkurang. Untuk di Secapa AD sudah digunakan, itu ada sekitar 10 orang. Dari yang positif Covid di DPRD (Jabar), itu dirawat sekarang di Secapa AD, jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Mengenang Masa Kecil, Ridwan Kamil Mampir ke Cipanteneun

Dalam kesempatan itu juga, gubernur Jabar ini menyampaikan hasil vaksinisasi di tujuh daerah yang berlangsung lancar. Hanya saja, masih ada kendala tentang manajemen data.

Maka dari itu, Emil meminta agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola manajemen vaksinisasi. Menurut Emil, pemilihan penerima vaksin berada di tangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Gubernur Jabar Sebut, Hewan Sehat Bersertifikat Aman Disembelih

“Data untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan atau dipilih via SMS. Dari 100 persen yang harusnya datang, tidak semuanya datang. Nanti kita akan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, tentunya agar Pemda Jabar diberi juga kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak,” sebutnya. (**)

Selengkapnya
Back to top button