FAJARNUSANTARA.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pada Selasa, 14 November 2023, pengundian nomor urut pasangan calon akan dilaksanakan.
Calon anggota legislatif untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) beberapa waktu lalu.Senin, 13 November 2023
KPU mengumumkan jadwal kampanye Pemilu, dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Pengamat Demokrasi dan Pemilu, Ade Sunarya, menyatakan adanya aktivitas kampanye di lapangan, menyoroti kekhawatiran terutama di tingkat Kabupaten/Kota.
“Pentingnya aturan Kampanye Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan sanksi berat bagi pelanggar,” ujarnya.
Ade Sunarya menekankan perlunya pendidikan pemilih dan politik oleh KPU dan Bawaslu, khususnya terkait regulasi terbaru.
“Data Pemilu 2019 menunjukkan partisipasi pemilih sebesar 81,69%, sedangkan suara tidak sah mencapai 11,12%. Angka ini masih di bawah Pemilu 1999, yang mencatat partisipasi 92,99% dengan suara tidak sah hanya 3,4%,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ade Sunarya mengingatkan, Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan praktik money politic menjadi fokus.
“Ditekankan bahwa cost politic, yang sesuai aturan, perlu dibedakan dengan money politic. Perlu pendidikan pemilih dan politik yang jelas serta komprehensif terkait turn back money politic,” pungkasnya.**
