FAJARNUSANTARA.COM– Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital serentak di TPS 4 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu, 28 Oktober 2026.
Monitoring tersebut dilakukan oleh Warson Mawardi dari Fraksi Gerindra, Lady Puspita dari Fraksi Golkar, Cucu Verawati dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Habibullah dari Fraksi PKB, serta Riki Kadarsyah dari Fraksi PAN.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumedang, Warson Mawardi, mengatakan pelaksanaan Pilkades digital serentak menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Sumedang. Sebanyak 92 desa melaksanakan pemilihan kepala desa secara digital secara serentak pada hari yang sama.
“Ini menjadi sejarah untuk Pilkades di Kabupaten Sumedang karena seluruh TPS di 92 desa hari ini serentak melakukan Pilkades digital. Mudah-mudahan ini menjadi barometer bahwa Pilkades digital bisa sukses dan tidak menimbulkan preseden yang tidak diharapkan,” kata Warson seusai monitoring.
Menurut dia, masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap pelaksanaan Pilkades dengan sistem digital. Antusiasme tersebut terlihat dari berbagai kelompok usia, termasuk masyarakat lanjut usia dan kalangan anak muda.
Warson menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi dengan sistem digital pada masa mendatang.
“Yang terpenting bukan menang atau kalah, tetapi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Ia juga mengatakan Desa Sayang menjadi salah satu lokasi penting dalam monitoring karena jumlah pemilihnya cukup besar. Hak pilih di desa tersebut mencapai lebih dari 6.000 orang sehingga pengaturan TPS dan bilik suara menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan.
Warson menjelaskan seluruh mekanisme pemungutan suara telah diatur, termasuk pembatasan akses ke bilik suara untuk menjaga proses pemilihan tetap sesuai ketentuan.
“Di bilik suara saja sudah diatur. Kita tidak boleh masuk ke bilik suara yang tidak ditentukan. Semuanya sudah ada ketentuannya,” katanya.
Selain memantau proses pemungutan suara, anggota DPRD juga memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan tanpa ekses.
Pemerintah daerah menempatkan perangkat organisasi pemerintah daerah (OPD), kepala dinas pendamping di setiap kecamatan, hingga tim kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
Warson berharap pelaksanaan Pilkades digital di Sumedang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat maupun tingkat nasional.
“Harapannya sukses dan tidak ada kendala. Kalau ada kekurangan, tentu akan kita evaluasi. Mudah-mudahan Kabupaten Sumedang bisa menjadi barometer, khususnya di Jawa Barat dan nasional,” ujarnya.
Ia menyebut pelaksanaan Pilkades digital di Sumedang juga mendapat perhatian dari sejumlah pihak di luar daerah. Informasi yang diterimanya, perwakilan dari Provinsi Bali dan Kementerian Dalam Negeri turut hadir untuk melihat pelaksanaan sistem tersebut.
Menurut Warson, penerapan sistem digital secara serentak di seluruh desa menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena Sumedang melaksanakan pemilihan dengan skema digital di 92 desa.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PKB, Herman Habibullah, mengapresiasi pelaksanaan Pilkades digital tersebut. Ia menilai penerapan teknologi dalam pemilihan kepala desa menjadi bagian penting dari sejarah demokrasi di Kabupaten Sumedang.
“Ini bagian penting dari sejarah karena baru kali ini Pilkades dilaksanakan secara digital. Mudah-mudahan proses dan hasilnya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan demokrasi, khususnya di Kabupaten Sumedang,” kata Herman.**
