FAJARNUSANTARA.COM- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menegaskan kesiapannya dalam mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk kebutuhan belanja pemerintah.
PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman menyampaikan High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building TP2DD se-Jawa Barat Tahun 2023 di Gedung Sate, Jumat (17/11/2023).
“Saat KKI menjadi alat penting untuk melakukan pembayaran digital dalam konteks pemda. Hari ini, setelah diluncurkan oleh Pemprov Jabar, kami optimis Pemda Sumedang akan segera mengimplementasikannya,” ujarnya.
Herman menekankan kesiapan Pemda Sumedang dalam mengadopsi KKI karena dianggap memberikan berbagai manfaat.
Baginya, langkah ini menjadi kunci penting bagi Pemda Sumedang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
“Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan bersama. Dengan digitalisasi, transparansi akan lebih terjamin, dan tentunya akan lebih efektif dan efisien. Bapenda dan BKAD menjadi pendorong utamanya,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur BI Perwakilan Jabar, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan bahwa penggunaan KKI sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Kami telah mendapatkan komitmen dari Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum menggunakan KKI. Paling lambat tahun 2024, kami akan mendorong implementasinya. Saat ini, Pemprov Jabar dan Kota Bogor telah mengadopsi KKI,” katanya. (maul)***
