Sekda Jabar dan Bupati Sumedang Tinjau Banjir Cimanggung, Identifikasi Penyebab dan Upaya Penanganan
FAJARNUSANTARA.COM– Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, meninjau lokasi banjir di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, pada Minggu (16/3).
Dalam kunjungan tersebut, keduanya memastikan langkah penanganan darurat serta mengidentifikasi penyebab utama banjir yang merendam empat desa dan berdampak pada sekitar 572 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa.
“Kami ditugaskan oleh Gubernur Jabar untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Namun yang paling penting adalah mengidentifikasi penyebab banjir dan menanganinya agar ke depan bisa diminimalisir,” kata Herman di lokasi.
Menurut Herman, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan banjir di Cimanggung. Salah satunya adalah penyempitan jembatan Pangsor akibat penumpukan sampah, serta pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, perubahan fungsi lahan di bagian hulu turut berkontribusi pada tingginya debit air yang mengalir ke kawasan pemukiman.
“Kami sangat memperhatikan hal ini. Di bawah kepemimpinan Bupati Sumedang, langkah awal sudah dilakukan dengan mendatangkan alat berat untuk mengeruk sampah. Kami juga mengecek aliran sungai dari hulu hingga hilir agar tidak terjadi back water,” ujarnya.
Selain itu, Herman memerintahkan Sekda Sumedang untuk mengevaluasi perubahan fungsi lahan di kawasan atas.
“Jangan sampai ada alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Jika ditemukan pelanggaran, seperti pembangunan perumahan di area terlarang, maka harus segera ditindak,” tegasnya.
Sebagai bentuk bantuan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan bantuan logistik melalui Dinas Sosial dan BPBD Jabar. Bantuan dalam bentuk natura itu sudah tiba di Kecamatan Cimanggung untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
“Kami pastikan masyarakat dalam kondisi aman dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Setelah itu, kami fokus pada pembersihan lumpur pasca banjir serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak,” kata Doni.
Doni juga menyoroti jembatan di jalur nasional yang mengalami pendangkalan serta keberadaan pipa milik Pertamina dan industri yang memperburuk kondisi aliran air.
“Pengerukan harus segera diselesaikan agar air bisa mengalir dengan baik. Selain itu, tanggul-tanggul yang jebol akan segera diperbaiki, dan saluran yang menyempit akan dilebarkan untuk mengurangi risiko banjir,” tambahnya.
Untuk jangka panjang, Doni memastikan bahwa perubahan fungsi lahan akan tetap dikontrol ketat.
“Sejak tahun 2020, kami sudah menetapkan aturan dalam Perbup bahwa lahan dengan kemiringan di bawah 9 derajat tidak boleh digunakan untuk pembangunan dan pemukiman. Kami juga terus melakukan reboisasi daerah aliran sungai serta edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
