63

DPRD Sumedang Bahas Enam Raperda, Mulai Pembentukan Tiga Desa hingga Penyimpangan Seksual

Enceng Syarif Hidayat2 min
Foto: Istimewa

FAJARNUSANTARA.COM – DPRD Kabupaten Sumedang membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Rabu, 18 November 2026. Keenam Raperda tersebut disepakati seluruh fraksi untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ruli Aditya, memimpin rapat tersebut. Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati.

Enam Raperda yang menjadi pembahasan meliputi pengelolaan barang milik daerah, pembentukan Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari, serta Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.

DPRD juga membahas Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Dalam pandangan umum yang disampaikan, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan agar keenam rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Kamis 19 November 2026.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DPRD Kabupaten Sumedang berharap keenam Raperda tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar. Pembahasan enam Raperda ini mencerminkan komitmen DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyusun regulasi yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**

Exit mobile version