FAJARNUSANTARA.COM– Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, memperketat monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan keuangan desa melalui pemeriksaan rutin setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan mencegah kesalahan administrasi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Ketua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus Sekretaris Camat (Sekcam) Jatinangor, Hendra, mengatakan pemeriksaan berkala tersebut merupakan bagian dari inovasi Inspektorat melalui aplikasi Cek Ini (Cek Pencegahan Dini).
Menurut dia, pemeriksaan setiap tiga bulan memungkinkan pemerintah kecamatan mendeteksi lebih awal berbagai persoalan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
“Kenapa harus dilaksanakan tiga bulan sekali? Karena namanya Cek Ini berarti cek pencegahan secara dini. Ketika terjadi kesalahan administrasi maupun kekeliruan pelaksanaan, diharapkan bisa segera diketahui dan diperbaiki,” kata Hendra. Rabu 18 November 2016.
Ia menjelaskan, mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tiga lapis pemeriksaan. Tahap pertama dilaksanakan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Selanjutnya, tim Monev kecamatan turun melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh para pelaksana pengelola keuangan desa. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan tindak lanjut.
Hendra berharap, mekanisme pengawasan berjenjang ini mampu menyelesaikan persoalan administrasi di tingkat desa sebelum berkembang menjadi temuan yang harus ditangani Inspektorat.
“Harapannya, berbagai kekeliruan bisa ditemukan dan diselesaikan di tingkat bawah sehingga tidak perlu naik ke Inspektorat. Kalau sudah masuk pemeriksaan Inspektorat, tentu akan ada penilaian lebih lanjut terkait kemungkinan kerugian negara maupun penyimpangan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah kecamatan memiliki tugas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Selain pengawasan, Hendra menilai peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan penting. Sebab, regulasi pemerintahan desa terus mengalami perubahan sehingga perangkat desa harus memahami ketentuan terbaru dalam menjalankan tugasnya.
Menurut dia, pembinaan dan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.
Hendra juga mengingatkan bahwa paradigma pembangunan desa kini telah bergeser dari pola membangun desa menjadi desa membangun. Artinya, pemerintah desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayahnya masing-masing.
Dalam menjalankan paradigma tersebut, kepala desa dan perangkatnya perlu memiliki empat kompetensi utama, yakni berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan memiliki kemampuan komunikasi.
“Perangkat desa harus mampu berpikir kritis dalam menghadapi persoalan, menganalisis dan mengolah data. Mereka juga harus kreatif menciptakan inovasi pelayanan, mampu berkolaborasi lintas sektor, serta mengomunikasikan program kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, tegas, dan jelas,” tutur Hendra.
Ia berharap, penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi aparatur desa dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Jatinangor dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.**

