Skrol untuk membaca pos
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
2

Bupati Sumedang Instruksikan Penertiban Bangunan di Atas Drainase untuk Cegah Banjir

Enceng Syarif Hidayat2 min
Foto: Istimewa
Example 468x60
A-AA+A++

FAJARNUSANTARA.COM – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menginstruksikan penertiban bangunan dan konstruksi yang berdiri di atas saluran air atau drainase. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi banjir pada musim penghujan melalui pendekatan persuasif sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang menertibkan bangunan yang menutup atau mengganggu fungsi saluran air. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2026 tentang Penertiban Saluran Air dan Antisipasi Bencana Banjir pada Musim Penghujan tertanggal 30 Maret 2026.

Example 300x600
Baca Juga :  Pengelolaan Sampah Jadi Gerakan Menjaga Bumi, Bupati Sumedang Terinspirasi Ketua RT dari Jakarta

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta para camat untuk melakukan imbauan secara masif dan persuasif kepada masyarakat agar tidak menutup, mempersempit, atau mengalihfungsikan saluran air. Ia menegaskan pentingnya menjaga kelancaran aliran air guna mencegah genangan dan banjir.

“Saya sudah menerbitkan surat edaran ke para camat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi saluran air atau drainase di wilayah masing-masing, khususnya terhadap bangunan atau konstruksi yang menutup, mempersempit, atau menghambat aliran air yang berpotensi menimbulkan genangan dan banjir saat musim hujan ini,” kata Dony, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga :  Parade Perahu Pasirtugaran Jadi Daya Tarik Wisata Baru Pesisir Jatigede

Menurut Dony, langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta untuk meminimalisir dampak bencana. Ia juga meminta camat untuk melakukan penertiban secara bertahap dengan memberikan peringatan kepada pemilik bangunan.

Baca Juga :  Jalan Ciherang–Kareumbi Tinggal 500 Meter, Pemkab Sumedang Targetkan Segera Tuntas

“Para camat melakukan penertiban terhadap bangunan yang terbukti menutup atau mengganggu fungsi saluran air, dengan tahapan pemberian peringatan kepada pemilik bangunan dan pemberian batas waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika peringatan tidak diindahkan, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait.**

Example 300250
Example 120x600

Pos Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250