FAJARNUSANTARA.COM,- Bupati Garut, Rudy Gunawan memberikan tanggapan terkait Peraturan Bupati (Perbup) yang sedang ramai dibicarakan tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Dalam Perbup 47 Tahun 2023 tersebut, Bupati Garut menjelaskan bahwa peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat.
Meskipun ada larangan terhadap LGBT, dalam Perbup ini tidak ada sanksi hukum bagi pelaku LGBT di Kabupaten Garut.
“Kita harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi, seperti di KUHP, apakah ada aturan mengenai hal ini atau tidak. Regulasi tersebut tidak hanya berlaku di daerah, tetapi juga harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR RI,” ujar Rudy saat diwawancarai di Ruang Pamengkang, Pendopo Garut, Rabu (12/7/2023).
Bupati Garut menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan hanya untuk menciptakan situasi yang akhlakul karimah di Kabupaten Garut. Rudy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan preventif berupa pembinaan dan membatasi aktivitas pelaku LGBT di Kabupaten Garut.
“Jadi, jika ada informasi tentang keberadaan mereka di tempat kost atau tempat lain yang biasa dihuni oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, itu hal yang umum. Tindakan lain akan diambil hanya jika mereka secara terang-terangan mendeklarasikan atau terlibat dalam aktivitas kelompok LGBT secara terang-terangan,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa bagi masyarakat yang mengalami kelainan seksual, pihaknya akan melakukan pendekatan melalui pendekatan kesehatan, sosial, dan agama. Dalam aspek sosial, pihaknya akan memberikan informasi dan melakukan pendekatan dengan keluarga atau orang terdekat yang bersangkutan.
“Pendekatan hukum tidak akan dilakukan, tetapi pendekatan pembinaan akan dilakukan untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar,” tambahnya.**
