Jakarta — Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI) angkat bicara menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Wakil Ketua Umum PP Pemuda PUI, Ahmad Gabriel, menyampaikan bahwa sejumlah capaian yang dipaparkan Presiden dalam pidato berdurasi hampir dua jam tersebut patut diapresiasi, terutama yang menyentuh langsung nasib rakyat kecil dan generasi muda.
“Komitmen negara memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan gizi anak adalah semangat yang sejalan dengan misi dakwah dan pendidikan yang selama ini diperjuangkan Pemuda PUI di akar rumput. Ini patut kita dukung dan kawal bersama,” ujar Ahmad Gabriel di Jakarta (15/8/2026).
Ia menyoroti positif sejumlah program yang dilaporkan Presiden, di antaranya perluasan Sekolah Rakyat yang kini telah membuka 93 sekolah permanen dan 182 rintisan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, renovasi lebih dari 71 ribu sekolah sepanjang 2026, program Makan Bergizi Gratis untuk menekan angka stunting, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang diklaim telah menjangkau puluhan juta warga. Restrukturisasi besar-besaran BUMN—yang menutup 290 dari 1.074 BUMN—juga dinilai sebagai langkah positif menuju kemandirian ekonomi nasional.
Pemuda Masih Jadi Objek, Bukan Mitra Strategis
Meski demikian, PP Pemuda PUI mencatat sejumlah catatan kritis. Ahmad Gabriel menyoroti minimnya pembahasan mengenai lapangan kerja produktif, kewirausahaan, dan ruang partisipasi sosial-politik bagi pemuda secara eksplisit dalam pidato tersebut. Menurutnya, pemuda lebih banyak muncul sebagai penerima manfaat program pemerintah, bukan sebagai mitra strategis pembangunan. Ini tentu jauh dari kesiapan menyongsong Indonesia Emas 2045 yang akan dipimpin oleh generasi muda saat ini.
Ia juga menilai kontribusi lembaga pendidikan berbasis masyarakat seperti pesantren, madrasah, dan majelis taklim—yang selama puluhan tahun menopang literasi dan pembentukan karakter bangsa di akar rumput, termasuk yang dikelola PUI—belum mendapat pengakuan memadai dalam narasi capaian pendidikan nasional. Ekosistem filantropi Islam berupa zakat, infak, dan wakaf produktif pun dinilai belum diarusutamakan sebagai mitra strategis negara dalam pengentasan kemiskinan.
Sorotan Tajam: Duka Sumatera Tak Disebut Sama Sekali
Catatan paling tegas dari PP Pemuda PUI menyangkut tidak disebutkannya sama sekali bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi tersebut menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, serta merusak ribuan rumah, ratusan fasilitas pendidikan, dan ratusan rumah ibadah di tiga provinsi tersebut.
“Pidato kenegaraan adalah momen bangsa merenungkan perjalanan setahun ke belakang, dan lebih dari seribu nyawa saudara kita di Sumatera yang direnggut bencana seharusnya mendapat tempat, minimal sebagai penghormatan dan doa, apalagi pemerintah sendiri turun langsung ke lokasi bencana kala itu. Absennya hal ini terasa mengurangi kepekaan kenegaraan yang seharusnya hadir dalam pidato sepenting ini,” tegas Sekretaris Jenderal PP Pemuda PUI, Rusli Maulidin.
Ia menambahkan, keheningan atas duka Sumatera ini terasa ironis mengingat Presiden dalam pidatonya berulang kali menegaskan bahwa negara harus hadir di tengah rakyat dan tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Rusli berharap evaluasi kebencanaan dan mitigasi hidrometeorologi mendapat porsi yang layak dalam pidato-pidato kenegaraan berikutnya, mengingat Indonesia adalah negara yang rawan bencana.
Sebagai penutup, PP Pemuda PUI mendorong pemerintah untuk lebih melibatkan ormas keagamaan dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai mitra pembangunan, memperkuat posisi pemuda sebagai subjek kebijakan, serta menjadikan tragedi kemanusiaan yang pernah dialami bangsa sebagai bagian dari ingatan kolektif dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana ke depan.