Demi Indonesia Emas 2045, BKKBN Siapkan Blueprint Pembangunan Kependudukan
FAJARNUSANTARA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyiapkan dokumen Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Lisna Prihantini, menjelaskan bahwa BKKBN menyusun dokumen cetak biru ini untuk mengimplementasikan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Blueprint yang merupakan hasil konvergensi program terkait pembangunan kependudukan dari berbagai kementerian, lembaga, dan mitra kerja, diharapkan menjadi dasar dalam merancang strategi integrasi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Dokumen blueprint diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan kependudukan di tingkat nasional dan memperkuat pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan GDPK provinsi atau kabupaten/kota,” terang Lisna dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2024).
Lisna menjelaskan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional dilaksanakan melalui lima pilar strategi, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
“Terkait pemaduan kebijakan pembangunan kependudukan, Rakortek juga mengagendakan review terhadap Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini penting dilakukan karena kependudukan memegang peran sentral dalam pencapaian tujuan pembangunan,” jelas Lisna.
Lisna menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan akan memberikan landasan kuat bagi keberhasilan di bidang pembangunan lain. Sebaliknya, kegagalan dalam pengelolaan kependudukan akan merusak potensi keberhasilan sektor lain.
“Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka kependudukan dan pembangunan akan menempatkan penduduk sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi,” tutup Lisna.
