FAJARNUSANTARA.COM— Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang meminta rencana penerapan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 28 Oktober 2026 tidak dipaksakan sebelum seluruh sistem dinyatakan siap. Penerapan teknologi pemungutan suara itu direncanakan berlangsung di 92 desa dengan 424 tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang sekaligus Ketua Pansus Perda Pilkades 2026, drg. H. Rahmat Juliadi, mengataka Fraksi PKS tidak menolak penggunaan e-voting.
Namun, modernisasi demokrasi harus dibarengi dengan kesiapan sistem, perangkat, jaringan, panitia, sumber daya manusia, keamanan data, dan masyarakat sebagai pemilih.
“Kami mendukung e-voting, tetapi dukungan kami bukan cek kosong. Kalau belum siap, jangan dipaksakan.” kata Rahmat. Selasa 6 Oktober 2026.
Menurut dia, perubahan konsep dari rencana awal sebagai pilot project menjadi penerapan penuh di 424 TPS perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Uji coba, kata dia, semestinya digunakan untuk menemukan kelemahan sistem, mengukur kemampuan panitia, menguji kapasitas perangkat dan jaringan, serta melihat respons masyarakat.
Karena itu, Rahmat meminta pemerintah daerah dan penyelenggara melakukan uji kelayakan secara objektif sebelum mengambil keputusan final. Ia juga mendorong simulasi dengan skenario penuh 424 TPS dan audit sistem oleh pihak independen.
“Kalau berani menerapkan e-voting di 424 TPS, maka berani pula menguji kesiapan sistem dalam skala 424 TPS.” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya menyiapkan rencana darurat atau contingency plan.
Menurut dia, penyelenggara harus memiliki prosedur yang jelas apabila terjadi pemadaman listrik, gangguan jaringan, kerusakan perangkat, masalah pada server, data pemilih tidak terbaca, antrean panjang, maupun kegagalan sistem.
Ia menilai penyelenggara tidak cukup hanya menyiapkan skenario ketika teknologi berjalan normal. Mekanisme penyelamatan hak pilih juga harus tersedia ketika sistem mengalami gangguan.
“Jangan hanya siapkan sistem ketika normal; siapkan juga demokrasi ketika sistem gagal.” katanya.
Sebagai Ketua Bapemperda sekaligus Ketua Pansus Perda Pilkades 2026, Rahmat mengatakan regulasi Pilkades harus memberikan kepastian hukum dalam kondisi normal maupun darurat. Hasil uji kelayakan, simulasi, audit, dan evaluasi lapangan, menurut dia, harus menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerapan e-voting secara penuh.
Jika seluruh indikator kesiapan terpenuhi, Fraksi PKS menyatakan siap mendukung dan mengawal penerapannya. Namun, jika terdapat prasyarat fundamental yang belum terpenuhi, opsi penundaan tetap harus terbuka.
“Lebih baik menunda teknologi daripada memaksakan teknologi lalu menunda kepercayaan rakyat.” ujar Rahmat.
Ia menegaskan keberhasilan Pilkades tidak semata-mata diukur dari kecanggihan perangkat yang digunakan. Ukuran utamanya adalah kemampuan setiap warga menggunakan hak pilih, keamanan suara, keterbukaan proses, keterverifikasian hasil, serta kuatnya legitimasi kepala desa terpilih.
Menurut Rahmat, teknologi seharusnya mempermudah masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Penggunaan teknologi jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru akibat keterbatasan literasi digital atau gangguan teknis.
“Pilkades bukan proyek teknologi. Yang dipertaruhkan adalah hak politik rakyat dan legitimasi kepala desa terpilih.” katanya.
Fraksi PKS DPRD Sumedang, kata Rahmat, tetap mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun, Sumedang tidak cukup hanya menjadi daerah yang berani menerapkan teknologi baru.
Daerah juga harus mampu membuktikan bahwa sistem tersebut aman, siap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rahmat meminta seluruh pemangku kepentingan menjawab persoalan mendasar sebelum 424 TPS menggunakan e-voting secara serentak.
“Apakah sistem ini benar-benar sudah siap, atau kita sedang mengejar modernisasi sebelum seluruh prasyaratnya terpenuhi?” katanya.
Ia menambahkan, Sumedang boleh menjadi pelopor penerapan e-voting. Namun, inovasi tersebut jangan sampai mengorbankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.**

