Pemkab Sumedang Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih
FAJARNUSANTARA.COM– Pemerintah Kabupaten Sumedang mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus membangun rantai pasok kebutuhan dasar di tingkat desa.
Upaya percepatan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat itu, Dandim 0610 Kusuma Ardianto melaporkan perkembangan pembangunan fisik KDMP di Kabupaten Sumedang. Sebanyak 60 titik telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen, sedangkan sekitar 30 titik lainnya sudah mencapai progres lebih dari 70 persen.
Menurut dia, proses pembangunan KDMP turut melibatkan material dan masyarakat setempat. Keterlibatan tersebut sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar lokasi pembangunan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung operasional. Sebanyak 56 titik KDMP telah didorong memperoleh fasilitas seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan atau AC, serta jaringan internet.
Dari jumlah tersebut, 20 titik telah dilengkapi sarana pendukung dan dinilai siap beroperasi. Titik-titik tersebut juga telah memiliki dukungan air, listrik dan akses jalan yang strategis.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan KDMP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut dia, keberadaan koperasi tidak boleh justru menjadi pesaing bagi usaha masyarakat yang sudah berjalan di desa.
“KDMP berfungsi sebagai rantai pasok barang-barang subsidi dari pusat dan sebagai offtaker untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, serta UMKM lokal,” demikian disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.
Dony mengarahkan KDMP menjadi bagian dari rantai pasok barang subsidi pemerintah sekaligus menjadi offtaker yang menyerap produk pertanian, perkebunan dan UMKM masyarakat desa.
Dengan skema tersebut, hasil produksi masyarakat tidak berhenti pada proses produksi, tetapi memiliki jalur pemasaran yang lebih jelas. KDMP diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha di desa.
Pemerintah juga mendorong KDMP memperoleh pasokan barang subsidi, termasuk LPG, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan tersebut dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Namun, percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterlambatan material, kehilangan material di lokasi pembangunan, penyesuaian dengan adat dan budaya masyarakat, serta persoalan penetapan lokasi.
Sebagian aset desa yang menjadi lokasi pembangunan juga berada di kawasan pegunungan dan hutan sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
Meski menghadapi berbagai kendala, Pemkab Sumedang bersama unsur terkait terus melakukan percepatan. Pemerintah menargetkan KDMP yang telah memenuhi kesiapan sarana dan prasarana dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat desa.***
