Wakil Bupati Garut Resmikan Ulang Tahun ke-17 PPDI, Perjuangan Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa
FAJARNUSANTARA.COM,- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut merayakan usia ke-17 dengan menyelenggarakan Silaturahmi Akbar. Acara tersebut digelar di Gedung Islamic Centre Garut pada Sabtu (26/08/2023) dan diresmikan oleh Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman.
Dengan anggota lebih dari 4.000 perangkat desa yang tergabung di PPDI Kabupaten Garut, organisasi ini telah mengalami perkembangan sejak awal pendiriannya. Ulang tahun ke-17 PPDI menjadi kesempatan untuk mempererat kekompakan dan menjalin silaturahmi di antara para anggota.
Pada kesempatan tersebut, dr. Helmi Budiman mengakui peran penting yang dimainkan oleh PPDI dalam memperjuangkan hak-hak perangkat desa. Upaya fasilitasi dan diplomasi yang telah dilakukan oleh PPDI diakui telah membawa kemajuan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan para perangkat desa.
Dalam rangka peringatan ulang tahun PPDI Kabupaten Garut yang ke-17, beberapa aspirasi disuarakan, termasuk mengenai Kode identifikasi Pegawai Desa (NIPD), pemberian gaji ke-13, dan pembentukan sekretariat PPDI Kabupaten Garut.
Dr. Helmi Budiman dengan tegas menggarisbawahi komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut untuk mengakomodasi aspirasi dari PPDI. Proses pemberian gaji ke-13 untuk perangkat desa sudah mencapai tahap yang signifikan, dan bagian hukum Setda Kabupaten Garut terlibat dalam proses tersebut.
“Prosesnya sudah berjalan, jadi sejak awal mereka telah berjuang, dan saat ini sudah sedang diproses oleh pemerintah daerah dengan keterlibatan bagian hukum. Kami hanya perlu mendorong agar segera terealisasi,” ujar Wabup Garut.
Tentang kejelasan NIPD, dr. Helmi Budiman menyadari bahwa hal ini merupakan wewenang pemerintah pusat. Meski demikian, beliau berkomitmen memberikan rekomendasi dan dukungan agar perangkat desa di Kabupaten Garut dapat memperoleh kepastian hukum melalui NIPD.
“Permintaan ini adalah hal yang rasional dan seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ini adalah perjuangan yang memerlukan usaha dan waktu, tetapi pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di desa,” katanya.
Dr. Helmi Budiman berharap agar anggota PPDI mampu melaksanakan tugas secara profesional, mengingat pelayanan pertama kepada masyarakat terjadi di tingkat desa. Beliau menekankan bahwa kualitas layanan di tingkat desa akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
“(Pelayanan) di desa harus optimal, agar ketika naik ke tingkat berikutnya, seperti kecamatan atau kabupaten, pelayanannya juga tetap baik. Sebaliknya, jika pelayanan di desa tidak memadai, masyarakat sulit merasakan pelayanan yang lebih baik di tingkat yang lebih tinggi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Garut, Sukmana, menjelaskan bahwa kehadiran PPDI memberikan dampak signifikan bagi perangkat desa. Sejak didirikan pada tahun 2006, PPDI telah menjadi tempat perjuangan dan solidaritas bagi perangkat desa di Kabupaten Garut.
Sukmana menegaskan bahwa tujuan utama PPDI adalah meningkatkan rasa solidaritas dan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan desa. Melalui berbagi pengalaman dan kerjasama di antara anggotanya, terbentuklah kesolidaritasan dan semangat kerja sama yang menjadi dasar organisasi ini.
Sukmana menambahkan bahwa pembentukan PPDI berasal dari keprihatinan para perangkat desa terhadap nasib mereka, dan saat ini PPDI telah menjadi salah satu organisasi profesi terbesar di Indonesia.
“Melalui organisasi ini, kami sering berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pekerjaan di desa masing-masing, sehingga terbentuklah rasa solidaritas dan kerja sama di antara anggota PPDI,” tambahnya.**
