FAJARNUSANTARA.COM,- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut mengadakan sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Aula DPPKBPPA Garut pada Kamis (24/8/2023).
Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana, menegaskan bahwa isu kependudukan yang rumit berpotensi menggerus berbagai aspek kehidupan. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, dapat memunculkan pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.
“Dampaknya negatif. Kita lihat angka pengangguran tinggi, lapangan kerja terbatas, dan kemiskinan ekstrem.” ujarnya.
GDPK disajikan sebagai solusi untuk menangani beragam masalah ini, seperti kemiskinan, pernikahan dini, kesehatan, pengangguran, dan kualitas lapangan kerja rendah. Implementasi GDPK juga diharapkan dapat meredam tingkat kejahatan.
Elus Harlah Alyyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPPPA Garut, menjelaskan sistem peringatan dini penduduk berbasis GDPK yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Jawa Barat.
“Para peserta yang berasal dari 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Universitas Garut hadir dalam acara tersebut,” paparnya.
Elus merinci rencana implementasi, termasuk pembentukan Tim Koordinasi dengan beragam pokja melibatkan SKPD, guna mencapai 5 pilar GDPK.
Saut Munthe, perwakilan Koalisi Kependudukan Indonesia, mengamini bahwa baru satu dari lima pilar GDPK terbentuk di Garut, yaitu pilar kuantitas.
“Pilar lainnya, seperti pengendalian kuantitas, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan, belum sepenuhnya terwujud,” ujarnya.
Saut berharap Garut mampu segera menyusun GDPK yang diterima oleh semua instansi, guna mengarahkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada populasi.
“Kita ingin pembangunan ini berjalan searah, bukan sektor demi sektor, tapi menuju satu tujuan,” tegasnya.**
