FAJARNUSANTARA.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang menegaskan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan honorarium PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai regulasi serta tidak merugikan Guru sebagai penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumedang, Nana Suryana PDHR, mengatakan fungsi pengawasan DPRD bertujuan menjamin kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Komisi III menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan honorarium PPPK Paruh Waktu ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Nana, Kamis, 6 Februari 2026.
Dalam pengawasan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E., memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,5 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembayaran upah PPPK Paruh Waktu.
“Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 5.402 orang PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari Guru dan Tenaga Teknis Kependidikan di Kabupaten Sumedang,” kata Eka Ganjar.
Ia menjelaskan, pemberian upah bagi Guru PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan klasifikasi tertentu dan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Upah PPPK Paruh Waktu Guru diberikan berdasarkan klasifikasi tertentu dan wajib selaras dengan ketentuan regulasi yang ada,” ujarnya.
Eka Ganjar menambahkan, kebijakan tersebut juga merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Aturan itu mensyaratkan Guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) memiliki penghasilan tetap yang bersumber dari pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangannya.
“Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memberikan upah kepada 536 orang Guru sebesar Rp55.000 per bulan,” ujar Eka Ganjar.
Menurut dia, besaran upah tersebut merupakan kesepakatan yang telah disetujui Guru sebelum ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu dan menjadi persyaratan administratif untuk menerima TPG.
“Upah dari APBD ini menjadi persyaratan agar Guru bisa mendapatkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2.000.000 per bulan,” katanya.
Namun demikian, Eka Ganjar menyebutkan bahwa upah yang diterima Guru tidak sepenuhnya utuh karena adanya kewajiban iuran BPJS Kesehatan.
“Dari total iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp157.994,24, sebesar Rp39.498,56 dibayarkan oleh Guru dan Rp118.495,68 ditanggung oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Nana Suryana PDHR menegaskan DPRD Kabupaten Sumedang akan terus mengawal kebijakan honorarium PPPK Paruh Waktu agar memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan bagi Guru serta Tenaga Teknis Kependidikan.
“Kami akan memastikan kebijakan ini tidak merugikan Guru dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kesejahteraan Guru dan Tenaga Teknis Kependidikan di Kabupaten Sumedang dapat terjamin,” kata Nana.**

