FAJARNUSANTARA.COM,- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah mengalokasikan dana sebesar 760 miliar rupiah lebih guna mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu (30/8/2023), Bupati Garut menegaskan bahwa dana tersebut bersumber dari berbagai dinas di Kabupaten Garut.
Meskipun jumlah anggaran ini dianggap cukup besar, Rudy Gunawan mengakui bahwa sebenarnya jumlah ini masih kurang dan seharusnya mencapai sekitar 1 triliun rupiah.
“Kami mengalokasikan lebih dari 760 miliar rupiah, meskipun kami sadar bahwa jumlah ini belum mencukupi dan idealnya kami memerlukan sekitar 1 triliun rupiah,” ungkap Bupati Garut pada Rabu (30/8/2023).
Langkah ini diambil Bupati Garut sebagai tanggapan atas hasil supervisi dan mitigasi yang diutarakan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, terkait alokasi anggaran dalam program pengurangan kemiskinan ekstrem.
Rudy Gunawan menjelaskan bahwa dana sekitar 1 triliun rupiah yang diminta sebenarnya masih belum memadai untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
Ia menyoroti bahwa sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program Gentra Karya, dimana setiap kecamatan di Kabupaten Garut memberikan kesempatan kepada satu individu untuk bekerja di Jepang.
Program ini ditujukan untuk memberi bantuan kepada warga yang kurang mampu dengan mengfasilitasi proses pelatihan dan pemberangkatan.
“Kami membantu dalam proses pemberangkatan warga miskin dan mereka saat ini tengah menjalani pelatihan di BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut,” ujarnya.
Dikatakannya, Anggaran yang kami alokasikan tidak hanya untuk perjalanan dinas, melainkan juga untuk menangani kemiskinan. Kami berkoordinasi dengan BP2MI untuk melaksanakan program ini,
Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bupati Garut menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada petani tembakau dan berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dana sekitar 10 miliar rupiah lebih dialokasikan melalui Dinas Sosial untuk mendukung program ini. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkab Garut tidak mengalokasikan BLT untuk masyarakat di desa karena pemerintah pusat telah melakukannya.
“Kami menghindari duplikasi data dan program. Hal ini tentu berkaitan dengan akuntabilitas,” tambahnya.
Rudy Gunawan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Ia mengucapkan terima kasih kepada tim supervisi dari KPK atas analisis yang telah dilakukan terhadap pengelolaan anggaran dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Garut.
Bupati Garut berharap ada supervisi langsung untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan transparan.
Kendati demikian Bupati Garut juga menginformasikan tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 Tahun 2022 yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kabupaten Garut ditugaskan untuk mempekerjakan sekitar 9.000 PPPK dengan dana sekitar 330 miliar rupiah. Kebijakan ini berdampak signifikan pada pendanaan program-program untuk mengatasi kemiskinan.
“Kebijakan ini tentu mempengaruhi pendanaan untuk program-program penanganan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh,” ungkapnya.
Pada akhir pernyataannya, Rudy Gunawan menegaskan komitmennya dalam menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang efisien dan transparan.
Ia menyatakan bahwa informasi mengenai anggaran penanganan kemiskinan ekstrem dapat diakses secara daring melalui SIPD.
Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kabupaten Garut untuk tetap transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.
“Kami ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan lebih dari 760 miliar rupiah, dan apabila terdapat kesalahan tag atau update, hal tersebut mungkin saja terjadi, namun kami selalu berkomitmen untuk transparansi,” pungkasnya.(smbs)**