FAJARNUSANTARA.COM- Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat ini mengangkat beberapa isu krusial, termasuk pembahasan Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pendapat Gubernur mengenai Ranperda Prakarsa terkait Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Dalam pidatonya, Bey Machmudin menjelaskan bahwa proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024 telah dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 pada tanggal 8 September 2023.
“Substansi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024 mencakup target pendapatan, rencana belanja, dan proyeksi pembiayaan,” ungkap Bey.
“Target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD tahun 2024 mencapai Rp35,876 triliun, berasal dari beragam sumber, termasuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan sumber pendapatan lainnya yang sah,” tambahnya
Lebih lanjut, belanja daerah dalam APBD tahun 2024 direncanakan mencapai Rp37,077 triliun, yang terdiri dari berbagai jenis belanja seperti operasional, modal, tidak terduga, dan transfer.
Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan mencapai Rp1,768 triliun, yang akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan pencairan dana cadangan.
Bey Machmudin juga mengungkapkan apresiasi dari Pemda Provinsi Jabar terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Jabar tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Menurutnya, kepariwisataan yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperbaharui untuk mengatasi isu-isu perkembangan dalam industri pariwisata.
Bey menggarisbawahi beberapa poin penting terkait pandangan Pemda Provinsi Jabar mengenai ranperda prakarsa penyelenggaraan kepariwisataan. Pertama, tujuan ranperda ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wisata dan destinasi pariwisata provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam hal ini, perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian lingkungan, serta kepentingan daerah dan nasional tetap menjadi fokus kami,” kata Bey.
Kedua, Bey menyoroti pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ini telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan menjadi hal penting dalam ranperda prakarsa ini.
Ketiga, dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata provinsi, Bey menyatakan bahwa strategi yang inovatif dan produktif harus didukung oleh Pemda Provinsi Jabar melalui ranperda. Hal ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah, masyarakat, dan lingkungan.
Bey juga menekankan pentingnya dukungan Pemda Provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta strategi pembinaan dan pengawasan yang sistematis dan efisien. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung perkembangan industri pariwisata di Jawa Barat.
Terakhir, Bey berharap bahwa garis besar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan disetujui bersama paling lambat pada akhir November 2023, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kemajuan pariwisata di Jawa Barat.
Ini adalah langkah penting dalam menyempurnakan ranperda yang berperan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Barat.(smbs)**
