FAJARNUSANTARA.COM- Pj. Bupati Sumedang, Herman Suryatman, didampingi oleh beberapa Kepala SKPD, berdialog interaktif dengan warga Cibeureum Wetan dan Kulon terkait Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cibeureum di Cimalaka pada Jumat malam (21/10/2023).
Banyak aspirasi warga terkait pengelolaan sampah di TPAS, mulai dari infrastruktur, masalah kebakaran sampah, hingga dampak sosial dan kesehatan, menjadi perhatian utama.
Berbagai aspirasi warga sekitar direspons cepat oleh Pj. Bupati dengan langkah-langkah antisipasi, termasuk mobilisasi armada Damkar dan BPBD untuk melakukan penyemprotan air di titik kebakaran.
Setelah berdialog, Herman melakukan peninjauan langsung ke TPAS dan SIDAK kesiapan petugas TPAS. Api berhasil dilokalisir dan dipadamkan.
Herman menyampaikan, kami telah melakukan sekat bakar, penyemprotan di beberapa titik, serta penambahan alat berat untuk optimalisasi pengelolaan sampah di TPSA Cibeureum. Semua berjalan dengan baik.
Untuk mengatasi kelebihan daya tampung sampah, Pj. Bupati menyebut bahwa TPAS Cijeruk telah disiapkan sebagai langkah antisipasi.
“Di TPAS Cijeruk, akan diterapkan teknologi pengolahan sampah modern melalui sistem Sanitary Landfill. TPAS Cijeruk akan melayani sampah dari beberapa wilayah, termasuk Cibeureum,” ujarnya.
Selain itu, Herman meminta penertiban dan pelaporan terkait mobilitas proses pengiriman sampah yang tercecer.
“Kami akan menjaga keteraturan. Jika masih ada sampah yang tercecer, tolong segera laporkan, dan ini harus dikelola dengan baik,” ujarnya.
Terkait masalah kesehatan, Bupati mengintruksikan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dengan menurunkan para petugas kesehatan di Puskesmas dan Dinkes untuk warga yang terdampak.
“Kami akan menurunkan tenaga kesehatan mulai besok. Mereka akan melakukan cek tensi dan pemeriksaan lainnya, termasuk keluhan pernafasan untuk melihat apakah ada hubungan dengan TPSA Cibeureum,” katanya.
Dalam hal infrastruktur jalan menuju TPAS yang terdampak pembangunan jalan tol, Pj. Bupati menegaskan kesiapan pemerintah untuk membantu serta meminta dukungan dari Kementerian PUTR dan CKJT.
“Kami siap memberikan dukungan, termasuk mengajukan bantuan dari APBD perubahan dengan catatan yang menjadi tanggungjawab pemkab, atau melalui stimulus melalui BANKUDes jika ada keterlibatan desa,” katanya***