FAJARNUSANTARA.COM- Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta. Senin (30/10/2023).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, serta implementasi kebijakan strategi nasional di daerah.
Pj Bupati Herman menyatakan bahwa rakor ini memiliki signifikansi besar dalam mengawal kinerja pemerintah daerah. Arahan yang disampaikan oleh Mendagri dianggap sebagai mandat bersama bagi semua pihak untuk berkolaborasi secara sinergis demi kelangsungan roda pemerintahan daerah.
“Membangun sinergi antar-tingkatan pemerintahan dan menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Herman.
Herman menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Kemendagri, Penjabat Kepala Daerah harus memiliki kemampuan, inovasi, dan komitmen untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Peran strategis Penjabat Kepala Daerah saat ini sangat penting. Mereka diharapkan memiliki kemampuan, inovasi, dan komitmen untuk menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan pembangunan, memajukan pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti lima isu strategis yang harus menjadi perhatian utama bagi Penjabat Kepala Daerah. Pertama, mereka diharapkan dapat memperkuat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang merupakan sarana penting untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan, keuangan, dan data daerah ke SIPD.
“SIPD harus menjadi jembatan tidak hanya antara daerah dengan Kemendagri, tetapi juga antara daerah dengan kementerian dan lembaga lainnya. Ini adalah langkah menuju birokrasi berkelas dunia,” kata Mendagri.
Kedua, terkait budaya kerja, Presiden Joko Widodo telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan budaya kerja yang berAKHLAK. Ketiga, terkait kunjungan ke luar negeri, perlu diperhatikan manfaat dan efisiensi pengeluaran yang terkait dengan kunjungan tersebut.
Keempat, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendidikan berhitung bagi siswa sekolah dasar dengan metode Gampang, Asyik, Menyenangkan (GASING) yang dikembangkan oleh ahli Matematika dan Fisika, Prof. Yohanes Surya.
Kelima, Mendagri juga menggarisbawahi perlunya penghematan belanja pegawai yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar, sehingga kebutuhan rakyat terhadap pembangunan infrastruktur dasar dapat terpenuhi.
Selain arahan dari Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, memberikan pandangan mengenai isu strategis dari Bappenas yang menjadi prioritas untuk pelaksanaannya.
Demikianlah isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama para Penjabat Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah di Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut.***