FAJARNUSANTARA.COM- Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan penanganan dampak genangan air di Bendung Cihamerang, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, dilakukan secara serius dan bertahap. Genangan yang sempat viral di media sosial itu merupakan imbas dari proyek Tol Cisumdawu yang menutup sejumlah mata air alami di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, mengatakan pemerintah daerah bersama instansi terkait telah turun tangan sejak awal untuk memastikan keselamatan warga serta menekan dampak sosial dan lingkungan akibat genangan tersebut.
“Pemerintah telah mengambil langkah penanganan sejak kawasan tersebut tergenang. Evakuasi warga, pemasangan police line, hingga penyedotan air dilakukan setiap hari selama 20 jam. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, termasuk pemberian kompensasi,” ujar Fajar Aldila di Sumedang, Rabu, 16 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, Pemkab juga telah melakukan penanganan teknis sementara berupa pembangunan saluran pembuangan berbentuk cekung sepanjang sekitar 430 meter.
Pemantauan elevasi air dan kondisi geoteknik pun dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi risiko longsor.
“Penyedotan air saat ini dilakukan secara bertahap, karena kalau dikeringkan sekaligus dikhawatirkan bisa memicu longsor. Jadi kami kendalikan dengan sangat hati-hati,” tambahnya.
Untuk solusi jangka panjang, Pemkab Sumedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN).
Kajian teknis dan desain permanen pengendali air tengah disiapkan, yang akan dimulai dengan pengeringan total area genangan.
Selain penanganan teknis, Pemkab juga tengah mengupayakan penyelesaian ganti rugi lahan warga yang terdampak dan pemulihan fungsi lahan pertanian. Menurut Fajar, sebagian lahan warga belum tuntas diganti rugi karena berada di luar right of way (ROW) proyek tol.
“Kami ingin solusi yang permanen dan kolaboratif antara Pemkab, Kementerian PU, dan kontraktor Tol Cisumdawu. Air harus tertata aman, lahan warga kembali produktif, dan jangan sampai ada bencana sosial atau lingkungan terulang,” tegasnya.
Fajar berharap masyarakat memahami bahwa penanganan di lapangan masih terus berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan berkeadilan.**
