FAJARNUSANTARA. COM, Kota Bandung – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Regol Kota Bandung memastikan netralitas ASN jelang Tahapan Pencalonan Pemilihan serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Regol kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Aparatur kelurahan, lurah dan BPD pada Pemilihan serentak 2024.
Ketua Panwaslu Kecamatan Regol Kota Bandung, Ramadhan Effendi, menegaskan ada beberapa pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pada Pemilu 2024. Jum’at 14 September 2024 saat di wawancarai oleh wartawan FAJARNUSANTARA.
“Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 1 poin a,b, dan c , disebutkan berbagai pihak yang dilarang ikut serta kampanye pilkada, yaitu pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Lurah , perangkat Lurah, BPD, TNI/Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya
Ramadhan Effendi berharap para lurah, perangkat lurah , BPD, TNI/Polri serta ASN di wilayah Kecamatan Regol dapat menjadi suri tauladan untuk yang lainnya.
“Bila pihak yang disebutkan tadi terbukti melanggar larangan, sanksinya jelas. Dalam Undang – Undang Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN pasal 70 dan pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Anggota Kepolisian RI dan Anggota TNI, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi dipidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta sebagaimana disebutkan dalam pasal 189,” ujarnya.
Harapan kedepannya , agar tidak adanya kasus pelanggaran berat yang terjadi di Pilkada 2024 mendatang. Sehingga pilkadaberjalan lancar dan sukses.
“Lurah berperan penting sebagai ujung tombak terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis. Semoga Pilkada tahun 2024 besok berjalan sukses tanpa ekses,” pungkasnya.***