FAJARNUSANTARA.COM- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, telah mengambil langkah proaktif untuk menjaga integritas Pemilu 2024 dan mencegah pelanggaran.
Mereka mengadakan acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang berlangsung di Aula Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Sabtu (30/9/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, dan pemilih pemula.
Tidak hanya dihadiri oleh para tokoh masyarakat, acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, Riyan Syaifurrahkman, seorang Dosen Fisip Unpad, serta Forkopimcam Jatinangor. Ketua Panwascam Jatinangor,
Ade Satia Santana, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024.
Terutama di kawasan Pendidikan Jatinangor, di mana terdapat potensi kerawanan Pemilu, seperti kemungkinan adanya daftar pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindah alamat.
“Mari bersama-sama kita awasi Pemilu ini dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” ujarnya.
Ia menuturkan, tujuan dari acara ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024, sehingga kita dapat sukses menyelenggarakan Pemilu dengan integritas tanpa adanya pelanggaran.” Imbuhnya.
Selain mengundang tokoh masyarakat, Panwascam Jatinangor juga melibatkan tokoh gender, perwakilan disabilitas, dan pemilih pemula dalam sosialisasi ini.
Dikatakannya, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan Pemilu, terutama dalam pengawasan untuk mencegah pelanggaran.
“Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan efektif dan hasilnya akan bermanfaat bagi semua pihak,” katanya.
Riyan Saifurrakhman, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, menambahkan bahwa Bawaslu sangat fokus untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
“Pengawasan Pemilu memiliki peran yang penting, tetapi terbatas dari segi sumber daya baik dari infrastruktur maupun suprastruktur. Salah satu solusi yang ditemukan adalah menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan,” tandasnya.
Selain itu, Bawaslu juga mengembangkan aplikasi Sigap Lapor sebagai alat untuk melaporkan dan memitigasi pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan Pemilu 2024.
Mereka juga berusaha mencari solusi untuk mengatasi situasi dilematis terkait regulasi yang belum mengatur secara eksplisit beberapa aspek kampanye.
Lebih lanjut ia menyamapaikan, upaya pencegahan pelanggaran telah dilakukan dengan memberikan himbauan kepada partai politik peserta Pemilu.
“Kami berkomitmen untuk mengisi ruang kosong dalam regulasi ini dan menjaga tahapan pemilu agar selalu dalam pengawasan,” paparnya.
Kendati demikian, dengan partisipasi aktif masyarakat dan upaya preventif yang kami lakukan, kami berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan integritas dan tanpa pelanggaran yang merugikan prosesnya.***