Oleh: Alan Barok Ulumudin, M.Pd

Praktisi Pengembangan Diri

Ketika Nurani dan Keberanian Harus Berjalan Bersama

Pernyataan Bu Retno Listyarti selaku Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI yang juga mantan komisioner KPAI yang konsisten bersuara soal isu-isu kemanusiaan dalam dunia anak dan sekolah, serta tanggapan kritis dari Bapak Ferdiansyah selaku anggota Komisi X DPR RI, patut diapresiasi.

Di tengah riuhnya percakapan publik yang kadang kehilangan arah, kehadiran pandangan seperti ini adalah pengingat bahwa dunia pendidikan memang semestinya dijaga dengan nurani dan keberpihakan pada anak.

Saya memahami keresahan yang mereka sampaikan. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya dibentuk dengan kekerasan, dan tentu, tidak ada sistem pendidikan yang ideal tanpa landasan kasih sayang.

Namun demikian, di balik sorotan terhadap cara, mari jangan lupakan bahwa ada masalah besar yang sedang berlangsung, dan dalam kondisi seperti ini, seringkali yang kita butuhkan bukan hanya simpati melainkan keberanian untuk mencoba.

Mari Pisahkan Simpati, Solusi, dan Sensasi

Kita perlu memilah antara fakta di lapangan dan asumsi yang beredar. Ada tiga hal penting yang tampaknya perlu diluruskan.

Pertama, program ini tidak bersifat koersif. Orang tua menyerahkan anak mereka secara sukarela karena merasa sudah kehabisan cara. Ini bukan sekadar “dipaksa ke barak”, tapi bentuk ikhtiar terakhir dari keluarga-keluarga yang nyaris putus asa.

Kedua, barak militer yang dimaksud bukanlah tempat hukuman, melainkan ruang pembentukan disiplin yang terstruktur, disertai konseling psikologis dan kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan akademik dan ujian tetap difasilitasi.

Ketiga, istilah “anak nakal” yang dipersoalkan secara semantik, jangan sampai membelokkan perhatian kita dari akar masalah. Ada anak-anak yang kehilangan arah, dan sistem kita selama ini belum cukup tanggap mengulurkan tangan.

Regulasi Penting, Tapi Jangan Jadi Tembok Mati

Jika kita jujur melihat realitas di lapangan, banyak guru BK kewalahan, banyak orang tua kehilangan kendali, dan banyak anak justru terjebak dalam ekosistem yang permisif.

Maka, ketika ada upaya kolaboratif yang menyasar langsung akar persoalan yakni pembentukan karakter, kedisiplinan, dan keteraturan, kenapa justru yang dipermasalahkan adalah bentuk seragam dan lokasi pelaksanaannya?

Bu Retno mengingatkan bahwa seharusnya orang tua yang diubah dulu. Saya sepakat. Tapi kenyataannya, orang tua tidak bisa dikarantina atau dikirim ke pelatihan disiplin atau bahkan negara hadir dalam memberikan Pendidikan pada orang tua.

Sistem kita belum cukup mampu memberdayakan mereka. Jadi apa? Anak dibiarkan terombang-ambing sampai terlambat?

Pak Ferdiansyah dari DPR RI Komisi X menyoroti soal HAM dan tidak adanya dasar hukum dalam sistem pendidikan nasional untuk model seperti ini. Baik. Tapi izinkan saya bertanya di mana Komisi X saat ribuan anak putus sekolah karena perundungan, broken home, atau candu rokok dan alkohol sejak SMP? Jangan sampai kita hanya hadir saat sorotan media menukik, lalu hilang saat masalah betulan minta dijawab.

Mari kita tidak terjebak pada romantisme jargon “pendekatan humanis” tanpa melihat bahwa anak-anak dari keluarga kelas bawah tak punya cukup akses pada bentuk pembinaan ideal versi buku teks. Dan tak semua hal yang tak tertulis dalam regulasi berarti salah.

Kadang hukum justru perlu mengejar realitas yang lebih cepat berubah.

Jangan Hanya Menolak, Tunjukkan Jalan Lain

Alih-alih menyudutkan kepala daerah yang sedang mencoba terobosan, barangkali lebih produktif jika energi kita diarahkan untuk memperkuat intervensi ini dengan pendampingan, regulasi, dan pengawasan yang adil.

Kita bisa jadikan model ini sebagai laboratorium social. Belajar dari hasilnya, memperbaiki jika ada kekurangan, dan mengembangkan formula yang lebih komprehensif.

Dan kepada para pengamat serta legislator, alangkah lebih bermakna jika kritik yang disampaikan disertai dengan tawaran konkret. Apa program alternatifnya? siapa yang akan turun tangan? dengan anggaran dari mana? Karena anak-anak tak bisa menunggu hasil diskusi seminar nasional.

Anak Nakal Butuh Pelukan, Tapi Kadang Juga Perlu Ketegasan

Di ujung hari, yang kita perjuangkan bukan sekadar kemenangan dalam perdebatan, tapi kembali terbitnya harapan dari mata anak-anak yang sempat nyaris hilang kendali.

Semoga suara kita di ruang publik bukan hanya keras, tapi juga bernas dan berpihak pada solusi. Karena dalam dunia yang makin bising ini, tindakan nyata jauh lebih bernilai daripada retorika yang terlalu rapi.**